Jakarta - Seluruh komponen bangsa memiliki kewajiban untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing.  

Hal itu disampaikan Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Madsuni, S.E. dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Paban II/Puanter Ster TNI Kolonel Pas Lintong Sormin Siregar pada acara Focus Group Discussion (FGD) tahun 2020.

Acara ini diselenggarakan dengan Aparat Komando Kewilayahan TNI, mengangkat tema "Optimalisasi Peran Aparat Komando Kewilayahan TNI Dalam Pendampingan Pembangunan Desa Tertinggal Guna Membantu Pemerintah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", bertempat di Kampung Wisata TMII, Jakarta Timur, Kamis (3/12/2020).

"Sejalan dengan itu, TNI sesuai dengan amanat UU RI Nomor 34 tahun 2004 memiliki tugas untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa Indonesia yang dilakukan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan 14 tugasnya diantaranya adalah memberdayakan wilayah pertahanan," sebut Madsuni.

Salah satu bentuk tugas pemberdayan wilayah tersebut adalah keikutsertaan TNI membantu pemerintah dalam membangun desa dan daerah tertinggal.

"Terkait dengan hal ini sudah banyak kerjasama yang sudah dilakukan oleh TNI untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya desa dan daerah tertinggal melalui perjanjian kerjasama (MoU) dengan kementerian atau lembaga terkait seperti halnya dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia," ungkapnya.

kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data, mengidentifikasi dan menemukan alternatif pemecahan masalah terkait dengan peran Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) TNI dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal guna membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Madsuni berharap melalui diskusi ini dapat diperoleh data masukan, identifikasi dan menemukan alternatif solusi permasalahan di lapangan."Untuk menentukan langkah-langkah kongkrit yang dapat dilakukan Apkowil TNI terkait kendala yang  dihadapi, sehingga pembangunan desa dan daerah tertinggal dapat berjalan antar kementerian dan lembaga pemerintah, selaras, terpola  dan berkesinambungan serta tepat sasaran,"pungkasnya.**