Ujung Tanjung - Polemik yang terjadi di dalam Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Rantau Bais Terpadu (KT - RBT) tampaknya mengalami kebuntuan dan akan terus berlanjut karena ada perbedaan sikap dan pandangan dari Mantan pengurus  lama baik dari anggota , Penasehat dan Pendiri KT- RBT terkait proses hasil Pemilihan Pengurus baru yang dilaksanakan  di Aula Kepenghuluan Rantau Bais pada Sabtu, 14/11/2020) 
lalu.

Hal ini terjadi  karena hasil upaya pertemuan yang digelar di Posko 03 KT- RBT pada (23/11/2020) oleh pengurus terpilih yang dihadiri oleh Ketua Arwansyah dan  ,H.Zulizar SE MM selaku Sekretaris dan  Homzar Huzam SE selaku 
Bendahara bersama H.Arifin Ahmad selaku Sekretaris lama  dan beberapa  anggota lainnya tidak menemukan kesepakan yang intinya akan menggelar pemilihan pengurus baru kembali yang rencananya diusulkan  akan dilakukan setelah Pilkada 2020.

H.Julizaar SE MM  selaku Sekretaris terpilih priode 2020- 2023 yang dikonfirmasi melalui WhatsApp nya menjelaskan Terkait perkembagan KT-RBT, setelah berembuk bahwa  Pengurus terpilih tidak bersepakat untuk melakukan  pemilihan ulang kembali , menurutnya  hal itu sudah disampaikan kepada  H. Arifin Ahmad selaku Sekretaris priode 2017- 2020. , " Jawabnya  kepada Okeline.com Senin, (7/12/2020).

Namun Julizar menambahkan jika kesepakatan juga tidak ditemukan 
Akan ada rembuk lanjutan untuk menyamakan pandangan antara pengurus lama dengan pengurus baru, 
 " itu kemarin yangg disampaikan  H. Arifin, tetapi tidak degan pemilihan ulang.
" Jelasnya. 

Terkait hasil pertemuan pengurus baru yang bersekukuh  tidak sepakat untuk melakukan pemilihan pengurus kembali , 
 " H.Arifin Ahmad mengatakan setelah berkoodinasi dengan  Dewan Pendiri Dewan Penasehat baik pun Pengurus KT - RBT lainnya , kami  Tetap akan mengadakan Pemilihan Pengus Baru yang akan dilaksankan menunggu selesai Pilkada 2020, , " Ujarnya 

Dirinya bersama Dewan Pendiri dan Penasehat dan anggota lainya akan berkoodinasi dengan pihak aparat Kecamatan  sebagai Pelindung akan membentuk Tim Pemilihan baru kembali ,  Karena Pemilihan yang dilaksanakan Pada  14 November 2020 yang lalu menurut kami tidak sesuai AD/ RT sehingga Cacad Hukum." Pungkasnya .