Jakarta - Gonjang-ganjing Reshuffle kabinet Indonesia Maju akhirnya terjawab. Banyak pihak memprediksi Tri Rismaharini bakal masuk kabinet Jokowi, mengingat, ketokohan serta prestasi menterengnya selama memimpin Kota Surabaya dalam 10 tahun terakhir.   

Ekspektasi itu akhirnya terjawab saat Jokowi mengumumkan pergantian kabinet di beberapa pos menteri, Selasa (22/12/2020) di Jakarta. Risma dipilih menjadi menteri sosial menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi bansos covid-19. 

Kendati kaget dengan hal itu, Risma mengaku sudah menyiapkan sejumlah program besar yang akan dilakukannya.

"Saya cukup kaget, meskipun sudah ada beberapa orang yang membicarakan, tapi terus terang, saya tidak pernah berpikir atau membayangkan menjadi menteri. Bagi saya ini adalah pengabdian pada negara. Matur nuwun atas kepercayaan yang diberikan Bapak Presiden dan Bapak Wapres serta seluruh rakyat Indonesia," tutur Risma dengan santun, Selasa (22/12/2020).

Secara rinci, Risma membeberkan sejumlah program prioritasnya. Pertama, perbaikan data penerima bantuan sosial. Pihaknya akan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait data kependudukan dan beberapa perguruan tinggi.

"Menurut saya, perguruan tinggi harus dilibatkan dalam implementasi di lapangan, sehingga output atau goal-nya bisa dirasakan dan bisa kita lakukan evaluasi bersama," ujar Risma.

Kedua, program pemberdayaan masyarakat. "Jadi sebagaimana diamanatkan undang-undang bahwa yang pertama adalah kemanusiaan keadilan dan fakir miskin itu dan anak-anak terlantar itu di bawah tanggungan pemerintah. Karena itu, kami akan perhatian terutama terhadap anak-anak terlantar, kemudian fakir miskin itu yang akan kami prioritaskan untuk program pemberdayaannya," terang Risma.

ketiga, Risma akan melakukan pemberdayaan keluarga melalui peningkatan peran kaum ibu.
"Kami akan melakukan pemberdayaan, kerja sama beberapa institusi yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian," ungkap Risma.

Untuk memberdayakan kaum ibu akan dibentuk koperasi di tingkat kecamatan dan kelurahan. "Untuk mengurangi biaya, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, kita luncurkan program pertanian dengan cara-cara yang sederhana," paparnya.  

Keempat, memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan hak untuk akses pendidikan dan hak untuk kesehatannya.**