Jakarta - Sejak 2014, saat Jokowi memerintah banyak daerah di Indonesia dijadikan sebagai fokus pembangunan. Terutama wilayah timur Indonesia yang sebelumnya terabaikan. 

Adalah Papua dan Papua Barat, menjadi wilayah yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, buktinya, ratusan triliun dana setiap tahun digelontorkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi di daerah ini. Termasuk untuk membuka akses daerah-daerah terisolir.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, mengatakan tujuan Otsus adalah agar orang Papua menjadi tuan di daerah sendiri, menjadi harapan dan solusi. Katanya, pada jaman Jokowi telah dilakukan berbagai terobosan, konektivitas infrastruktur terus dilakukan. Pusat memberi perhatian lebih untuk mendorong infrastruktur di Papua semakin baik. 

Baginya, jika pun ada yang menilai Otsus "gagal", bukan karena Otsus itu sendiri, namun lebih karena pejabat daerah tak transparan dan belum mampu menjalankan Otsus, ujarnya di Jakarta, Minggu (27/12/2020).

"Bukan Otsus gagal, tapi lebih karena pejabat di daerah yang tidak mampu mengeksekusi di lapangan," tegasnya.

Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo menjelaskan, Otsus sudah memberi manfaat besar. Banyak anak muda Papua bisa sekolah ke luar negeri. Akses kesehatan yang lebih baik. Sayangnya, berbagai kelebihan itu, tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi. 

Meski masih ada kelemahan, setelah berjalan 20 tahun hingga saat ini, Otsus telah memberi manfaat yang begitu besar. Fokus untuk empat program prioritas. yaitu, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, apa yang dilaukan adalah menjadi bukti bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar. "Kita belum pernah lakukan evaluasi menyeluruh, tapi, sudah menyimpulkan bahwa otsus gagal. Ini kekeliuran besar, apalagi katanya terus dikampanyekan secara masif oleh kelompok anti pemerintah," ungkapnya. 

"Kalau Pemprov Papua punya kemampuan, tinggal disebarluaskan berapa jumlah penerima manfaat Otsus lalu sosialisasikan, bila perlu bayar pegiat sosial untuk sosialisasikan supaya ruang publik tak diisi kelompak anti Otsus," tegasnya.**