Pekanbaru - Tak kurang dari setahun proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kota Pekanbaru milik Kementerian PUPR belum juga tuntas.

Kecamatan Sukajadi sepertinya menjadi pilot projec yang dikerjakan perusahaan Plat merah PT. Hutama Karya dan PT. wijaya Karya. 

Kedua perusahaan ini sudah memulai pekerjaan sejak 2019 lalu, namun hingga kini belum ada tanda-tanda bakal tuntas. Ditengarai, lambatnya pekerjaan akibat pelaksanaan dilapangan terkendala kontur tanah yang sering mengalami longsor.

Hal ini juga menjadi ketakutan tersendiri bagi warga Pekanbaru. Batara Harahap, ketua relawan Sahabat Jokowi-Amin Kota Pekanbaru, menyebut, hal yang wajar kalau masyarakat ketakutan.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada pihak yang menjelaskan kepada warga tujuan dari pembangunan IPAL ini, termasuk, apa akibatnya dimasa mendatang.

"Kalau pelaksana pekerjaaan kan gak tau menahu, misalnya, suatu saat setelah pekerjaan usai terjadi retakan pada tanah maupun bangunan rumah, siapa yang bertangungjawab?" ujarnya saat ditemui.Hal lainnya menurut Batara, sejak awal proyek ini tidak ada plang nama. Dia mengatakan pentingnya plang nama merupakan alat kontrol bagi masyarakat terkait dengan tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan dan nilai pekerjaan itu sendiri. 

"Pemerintah Kota ini gak pernah kasi aba-aba atau sosialisasi, tiba-tiba saja beberapa ruas jalan digali, kemudian dipasangi pipa,"katanya heran.

Ia juga mengaku heran,  pemerintah Kota Pekanbaru terkesan bungkam dan mengabaikan keselamatan warganya, padahal idealnya, Pemko dan jajarannya keberatan dengan kondisi ini.

Ditambahkannya, jangankan masyarakat umum, pelaku usaha yang berdekatan dengan galian IPAL gak pernah diberitahu. Jelas-jelas sudah merugikan dan mengganggu aktivitas mereka untuk berdagang demi memenuhi kebutuhan hidup. 

Belum lagi masalah dampak lingkungan selama pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, menurutnya, perlu diperhatikan oleh kontraktor terkait dengan menurunnya kualitas udara di Pekanbaru sejak proyek ini ada.

"Warga mengeluh karena kontaktor dinilai abai terhadap penurunan kualitas udara, misalnya, sejak proyek ini debu dimana-mana. pelaksana tidak pernah menyediakan mobil penyiram kalau tidak diminta, memang begitu ya?" katanya setengah bertanya.

Ia pun meminta agar kementerian malakukan evaluasi terhadap pelaksana proyek dalam hal ini PT. Hutama Karya dan Wijaya Karya, kalau memang gak mampu ganti aja, kan BUMN banyak yang kapabel," pungkasnya.**