Jakarta - Menko Polhukam, Mahfud MD membantah bila dirinya berbicara dan merestui Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengambil alih pucuk pimpinan Partai Demokrat. 

Dalam akun media sosial Twitter pribadinya @mohmahfudmd. Ia menegaskan bahwa tudingan beberapa menteri merestui Moeldoko untuk ambil alih Demokrat sekadar isu yang dibuat-buat.

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," kata Mahfud dalam cuittannya, Selasa (2/2).
 
Sebelumnya, AHY menuding ada manuver politik dilakukan pejabat lingkaran kekuasaan Jokowi untuk mengkudeta Partai Demokrat secara inkonstitusional. AHY mengaku telah mendapatkan informasi dari banyak pihak tentang gerakan itu.

Ia mengklaim rencana manuver politik ini sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting pemerintahan Jokowi.

Bahkan, kader Partai Demokrat, Andi Arief berani menuding Kepala Staf Presiden Moeldoko pelakunya. Sementara itu, politikus Partai Demorat lainnya menyebut motif Moeldoko ambil alih Partai Demokrat untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.

Lewat vidio berdurasi sepuluh menit, Moeldoko sendiri sudah membantah tudingan jika ia merancang aksi kudeta kepemimpinan AHY di Demokrat.

Ia bahkan mengatakan, sebagai pemimpin jangan "baperan". Dalam vidio virtual itu ia juga menyebut," jangan dikit-dikit istana, dalam hal ini saya tegaskan, jangan ganggu pak Jokowi, karena menurutnya Jokowi tidak tahu-menahu soal itu," sebutnya.

"Kalau ada istilah kudeta, berarti itu dari dalam, jangan kaitkan orang lain dong," kata Moeldoko.

Sementara, sejumlah partai politik pendukung pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin mengaku, langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengungkap ke publik isu gerakan orang-orang lingkaran istana sedang berupaya mengkudeta kepemimpinan parpol tersebut tidak tepat.

Politisi muda Partai Golkar Dave Laksono menantang AHY membuka ke publik nama pejabat lingkaran kekuasaan Jokowi yang ingin mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat.

Ia menyebut, langkah itu penting agar tuduhan yang dilayangkan AHY tidak terkesan membabi buta.

"Katanya kan dari berbagai sumber, berarti ada bukti kuat dong! dibuka saja sehingga lebih jelas dan rakyat tidak bingung," ujar Dave.

Senada dengan Dave, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar menyatakan keraguan atau ketidakpercayaan sejumlah parpol dengan langkah yang dilakukan AHY terjadi karena Demokrat punya kisah masa lalu yang serupa untuk menaikkan elektabilitas.

Idil mengatakan langkah yang dilakukan AHY ini mirip seperti yang dilakukan SBY pada masa lalu agar partainya mendapatkan perhatian publik lewat isu ini.

"Ya seperti itu maksud saya. Itu cara baru tapi metode lama. Tapi, saya tidak mengatakan Demokrat playing victim," tegas Idil.