Jakarta – Revisi Undang-undang Pemilu menajdi salah satu perioritas dalam prolegnas tahun 2020. Salah satu isu penting yang diperdebatkan dalam revisi UU Pemilu adalah pelaksanaan Pilkada serentak pada 2022 dan 2023. Sejumlah partai koalisi di parlemen sebelumnya menghendaki revisi draf tersebut. Namun diketahui belakangan berubah sikap dan memutuskan tidak ingin melanjutkan pembahasannya.

Kini tersisa dua partai yang masih menginginkan revisi yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Beredar kabar penolakan parpol koalisi terhadap revisi UU Pemilu terjadi atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang syarat dengan kalkulasi politik terutama soal DKI. Namun isu tersebut dibantah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.

“Perdebatannya terjadi di DPR, pemerintah tidak terlibat. Pemerintah fokus menangani pandemi covid-19, memulihkan ekonomi rakyat,” kata Fadjroel.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai jika demokrasi dijalankan, negara akan runtuh.

Menurut Yusril, persoalan mendasarnya adalah, demokrasi yang bagaimana yang kita inginkan?.

Sebab menurutnya, perdebatan kita tidak habis dari dulu tentang konsep demokrasi. Bongkar pasang konsep enggak pernah tuntas.

“Sistem dan rincian pelaksanaan Pemilu lima tahun sekali bongkar pasang, sistem kepartaian juga begitu. Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang enggak selesai-selesai,” tulis Yusril dalam akun twiternya.

Akhirnya yang terjadi kata Yusril, konsep demokrasi menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri.

“Siapa kuat, dia menang dan berkuasa. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir,” tegasnya. 

Demokrasi kita sekarang bergantung pada kekuatan baru kata Yusril lagi. kekuatan uang dan modal. Apa demokrasi seperti ini yang kita mau?.**