Pekanbaru - Kabar mengejutkan datang dari masyarakat Desa Rimpian, Kecamatan Lunuk Batu Jaya, Kabupaten Inhu.  Ditutupnya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Sanling Sawit Sejahtera (PT SSS) menyisakan sejumlah masalah sosial. 

Awal permasalahan muncul dari beberapa orang yang diduga melakukan aksi provokasi. Padahal, mereka berasal dari Desa lain. Tujuannya jelas ingin merusak usaha yang sudah dirintis oleh PT. SSS, kata seorang warga Desa Rimpian. Bahkan, kuat dugaan, aksi yang mereka lakukan dilatarbelakangi persaingan usaha tidak sehat. 

Menurut keterangan Anggota DPRD Inhu, dan Pemkab Inhu, beberapa waktu lalu, pihaknya mengaku telah turun ke lokasi pabrik untuk memantau dan melakukan peninjauan atas informasi yang beredar. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang janggal. Keberadaan pabrik tersebut telah sesuai dengan aturan dan semua dokumen lengkap. Bahkan Pengadilan Tinggi Riau dalam keputusannya memenangkan pihak PT. Sanling Sawit Sejahtera dalam gugatan pihak-pihak yang keberatan.

Ironis, perusahaan yang baru beroperasi itu pun ditutup paksa. Akibatnya, ratusan buruh kehilangan pekerjaan. Termasuk, para pedagang yang menggantungkan hidupnya dari hasil jualan di sepanjang jalan menuju pabrik terpaksa tutup. Para buruh yang berjumlah 500 orang terpaksa mendatangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan DPRD Inhu untuk mengadukan nasibnya.

"Sudah tiga hari tutup terhitung hari ini. Masyarakat kehilangan mata pencarian sebagai buruh maupun karyawan perusahaan. Padahal, terkait persolan yang menimpa perusahaan, buruh kan tidak tahu-menahu," ungkap Ketua Serikat SPTD Inhu, Zulfendy, Senin (8/3/2021).

Ia menambahkan, 500 buruh di pabrik Kelapa Sawit tersebut harus kehilangan pekerjaan. Bayangkan, betapa sulitnya kehidupan saat ini, apalagi kata Zulfendy, ditengah pandemi covid-19 saat ini. "Entah apa yang harus kami lakukan, situasi saat ini serba sulit," keluhnya.

Hal yang sama disampaikan Sapri, salah satu pengurus serikat pekerja di Pabrik tersebut kepada awak media, Senin (8/3). Ia sangat menyayangkan peristiwa ini. Dia berharap, Dinas tenaga kerja dan DPRD Inhu dapat memfasilitasi agar perusahaan secepatnya dapat beroperasi.

"Keluarga kami butuh makan, khususnya masyarakat Desa Rimpian, yang kehilangan mata pencaharian," sebutnya. 

"Selain buruh di PKS, ratusan warga yang menjajakan dagangannya di seputar pabrik, kini sudah tutup berhari-hari, mohon pemerintah fasilitasi hal ini," pinta Sapri.

Menurutnya, permasalahan ini dipicu oleh pihak-pihak yang mementingkan diri sendiri, karena merasa tersaingi dengan hadirnya perusahaan baru di wilayah tersebut.

"Ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus segera bertindak, kami ini warga di Desa Rimpian, butuh hidup. Perusahaan sudah berivestasi dengan dana yang tidak sedikit. apalagi ini masa Pandemi Covid 19, iklim usaha harus di prioritaskan, dan di lindungi oleh Pemerintah," beber Sapri.

Dikutip dari Aktualdetik, saat dimintai keterangan oleh awak media, Sapri menyebut, pihak Disnaker dan DPRD menyambut baik kehadiran pekerja saat menyampaikan aspirasi.

"Baik pak, pihak Dinas Tenaga Kerja sangat mendukung aksi ini, karena mereka (Disnaker_red) tidak mau melihat warganya menganggur, begitu pula dengan ketua DPRD Inhu, mengatakan akan segera bertindak dan mengagendakan hearing untuk penyelesaian permasalahan ini," pungkas Sapri.**