Dumai - Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mamastikan anggaran pendidikan akan diawasi secara ketat. Hal itu ia sampaikan saat RDP dengan komisi X Dewan perwakilan Rakyat (DPR ) di Jakarta baru-baru ini.

Ditambahkannya, persoalan dana pendidikan harus menjadi tangungjawab bersama, termasuk katanya, masyarakat harus ikut mengawasi. 

"kalau ada penyimpangan silakan dilaporkan, kami akan tindak sesuai hukum yang berlaku," sebut Nadiem. 

Pantauan media, pembangunan gedung SD Ratusima jalan Meranti Darat, Gg. Arifa, Kelurahan Ratusima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai propinsi Riau yang menyerap anggaran miliar rupiah ini (sesuai BQ.) yang bersumber dari APBN /APBD tahun 2018, terindikasi gagal. Bangunan megah berlantai 2, hanya terdiri dari 6 ruangan kelas.

Terlihat tumbuh semakbelukar dan kayu kecil. Sisa bangunan bertumpuk tak beraturan, bahkan terdapat tiga kolam. Masyarakat pun sangat kecewa dengan kualitas bangunan tersebut. 

Padahal, masyarakat Kota Dumai berharap gedung Sekolah Dasar  Ratusima itu segera dapat digunakan setelah dua tahun terbengkalai. 

Salah satu warga yang tak ingin disebutkan namanya, menyebut, warga sepakat supaya akan datang ke dinas pendidikan setempat untuk mempertanyakan tindak lanjut pembangunan tersebut. 

Bagi mereka, gedung sekolah itu sangat berarti. "Biarlah kami akan datangi dinas pendidikan Kota Dumai, kalau perlu masalah ini samapi ke Pak Jokowi," cetusnya.
 
Apalagi, kata warga, mereka rela menghibahkan tanahnya untuk pembangunan sekolah itu, semua dilakukan demi kemajuan pendidikan pendidikan di Kota Dumai.

Saat dikonfirmasi awak media pada awal Maret 2021, kadis pendidikan kota Dumai Drs. H. Syaari. MP. dan Deddy S pd.M.Pd. selaku sekretaris dinas, keduanya tidak bersedia memberi keterangan.

Sementara, kasubbag program dinas pendidikan Kota Dumai, Fahhan, S.Pi, M.Si. dengan singkat mengatakan sisa anggaran pembangunan gedung Ratusima telah di kembalikan  ke dinas pendidikan Propinsi Riau (red). 

Tak sampai disitu, awak media terus melakukan investigasi mendalam terkait hal ini. Pada 4 Maret 2021 saat konfirmasi pada inspektorat, Sahru Rizal dikantornya, yang bersangkutan sangat kaget, katanya, belum tahu mengenai pembangunan yang terindikasi gagal, serta adanya pengembalian dana tersebut.**