Pelalawan - Eksekusi terhadap lahan milik Koperasi Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau, telah dilakukan. Tak tangung-tanggung pihak kejaksaan negeri Pelalawan selaku eksekutor mengerahkan aparat ang tergabung dalam tim eksekusi lahan yang diklain sebagai HPHTI PT Nusa Wana Raya (NWR). (Sumber Metro Group)

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan sebelumnya dikabarkan mengeksekusi lahan warga seluas 2.189 hektar dibantu aparat gabungan. Hal ini sebagai akibat adanya putusan MA status lahan warga yang dikelola Peputra Supta Jaya (PSJ) harus dikembalikan kepada fungsi semula (HTI).

Diketahui, PT. Nusa Wana Raya (NWR) merupakan anak perusahaan APRIL group, yang meguasai mayoritas areal konsesi di Desa Gondai dan Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Masyarakat sudah trauma, katanya, mereka sering diancam oleh orang tak dikenal. Bahkan, hampir setiap hari mereka secara bergiliran sepuluh hingga lima belas orang melakukan patroli. 

Bukan tanpa alasan, diketahui, pada awal Januari 2020 lalu, DLHK Riau memimpin eksekusi kebun kelapa sawit milik warga yang dikelola oleh koperasi Peputra Supra Jaya (PSJ) atas dasar putusan Mahkamah Agung nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018. Dalam eksekusi tersebut, pemerintah didampingi pihak PT Nusa Wana Raya (NWR).

"Kami akan melakukan perlawanan, kata Ipul, warga Gondai". 

Pasalnya, kata Ipul lagi, "surat warga telah ada sejak tahun 1990, sementara diatas lahan Kami diterbitkan HTI atas nama PT. NWR," ungkapnya, Rabu (24/3/2021) melalui sambungan telepon.

Sejak kemarin, katanya, terkihat banyak orang yang tidak dikenal masuk daerah mereka.

Sementara, salah satu tokoh masyarakat Gondai yang tak mau namanya disebut, mengatakan, "kasihan masyarakat. Katanya, mereka hanya jadi korban. Korban keserakahan pihak-pihak tertentu, seharusnya, lanjut dia, pemerintah lebih arif menyikapi permasalahan ini".

"Lakukan pendataan, berapa banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari lahan yang mereka miliki, berapa pula yang mencari kekayaan?" ujarnya. Masih menurutnya,"saya gak yakin pemerintah punya data, kesannya kan asal jadi," tambahnya.

Ia berharap, pemerintah jangan menutup mata atas tindakan aparat di lapangan, jangan pula berat sebelah. "kalau mau berlaku adil, lakukan tindakan yang sama terhadap orang-orang yang memiliki lahan dalam jumlah besar di daerah tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, telah dilakukan upaya mediasi antara warga dengan pihak NWR, namun, tak ditemukan kata sepakat.**