Pekanbaru - Dermaga  Bagansiapiapi bakal diungkit Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Rokan Hilir (APRiL), rencana  mereka akan melakukan aksi demo di Pustaka Wilayah Provinsi Riau Kota Pekanbaru pada Kamis, 15 April 2021 dan selanjutnya akan mendatangi Kejati Riau.

Demo dugaan penyelewengan tindak pidana korupsi (TPK) Pelabuhan bertaraf Internasional Bagansiapiapi yang saat ini tidak kunjung difungsikan itu akan digoyang habis warga Rohil di Kejati dalam waktu dekat.

Berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah dipenuhi pertama surat pemberitahukan demo ke Polresta Pekanbaru.

APRil minta, aparat Kejaksan menguji Integritas, Komitmen dan Keseriusan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk memberantas Korupsi diwilayah hukumnya.

Kemudian, meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk mengambil alih perkara dugaan korupsi Pelabuhan bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir dikarenakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir tidak serius untuk melakukan penyelidikan sehingga perkara ini berjalan ditempat.

"Meminta Kejaksaan Tinggi (Kejal) Riau untuk memeriksa DIREKTUR PT MULTI KARYA PRATAMA (Nathanhel) dikarenakan dugaan proyek yang lidak sesuai spesifikasi fisik dengan gambar dikontrak sehingga berdampak keretakan dan kerusakan di Pelabuhan tersebut yang sama sekali belum beroperasi, demikian bunyi pemberitahuan surat itu.

Rohil yang digadang-gadang sebagai pelabuhan Internasional itu dalam rangka mendesak Kejaksaan Tinggi Riau untuk mengusut kasus penyelewengan dana jembatan telah menjadi bangunan kosong dan menunggu ambruk itu tak kunjung terdengar dilanjutkan.

Tragis memang telah "disubsidi" proyek ini kembali mendapatkan dari kucuran dana tahun 2018 namun jembatan ini tidak difungsikan dan dermaga retak-retak. Selain itu nggaran proyek sebesar Rp 20,7 Miliar oleh pemerintah yang dukucurkan melalui Kementrian Perhubungan kini menjadi sarang "hantu" karena tidak difungsikan dan jalan kelokasi ditutup.

"Diduga pembangunan lokasi jembatan tidak dipantau umum dan kasus ini tidak jalan karena terkesan di blokir pemiliknya mak inilah yang akan kita demo," kata kordinator Mohammad Nurlatif, Sabtu (10/4/21) dalam sepucuk surat pemberitahuan demo ke Polresta Pekanbaru.

Tulis Mohammad Nurlatif "kembali untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut, adapun pelaksanaan pengerjaan dermaga pelabuhan selama 186 hari, terhitung sejak 29 Juni hingga 31 Desember 2018 yang dikerjakan oleh PT MULTI KARYA PRATAMA dan Konsultan pengawas CV REFENA KEMBAR ANUGRAH (RKA)".

Dalam aksi ini Mohammad Nurlatif akan didampingi beberpa orang korlap, Tengku Gusri, Ril, dan sejumlah kordinator lain.

"Ketidaksesuaian antara spesifikasi fisik di lapangan dengan gambar yang tertera di kontrak membuat Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengutus pendampingan itu perlu di lakukan penyidikan secara mendalam, jadi dengan demo inilah kita desak ke Jaksaan Tinggi Riau," katanya.

Pekerjaan yang melebihi batas waktu dan hasil proyek yang mangkrak ditambah dengan banyaknya titik kerusakan dan keretakan di Pelabuhan diduga keras adanya Korupsi yang dilakukan oleh Pelaksana dan beberapa keterlibatan Stakeholder.**