Pekanbaru - Langkah Bupati Kepulauan Meranti mengalokasikan dana APBD untuk kepentingan pribadi nampaknya harus diurungkan. Karena Belakangan kasus pencemaran lingkungan di pantai Mekong Kepulauan Meranti telah ditangani Polda Riau. Sedangkan alasan Bupati Meranti ini untuk penanganan sampah sebagai penahan abrasi sepertinya terganjal permasalahan hukum.

Untuk itu Bupati M. Adil harus membuat skenario lain, bagaimana cara menghabiskan uang APBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Kendati kabarnya Pemkab tega memotong gaji dan memecat ratusan tenaga honorer, namun beberapa waktu kemudian pemda mengangkat Tenaga Ahli dengan gaji yang cukup fantastik nilainya ratusan juta. 

Skenario Kepala Daerah ini yang diketahui sering berada di luar daerah tentunya mendapat berbagai komentar dari masyarakat. Salah satunya tentu dari Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI) yang menilai kebijakan Pemkab tersebut konyol dan tidak berpihak kepada masyarakat kabupaten Meranti.

Saat ini yang menjadi persoalan yang belum terpecahkan di Kepulauan Meranti adalah penanganan sampah yang semakin menggunung di TPA Gogok. Kota Selat Panjang yang luasnya hanya  3.707,84 kilometer persegi dengan total penduduk 206.116 jiwa akan menyumbang 0,7 kg sampah per hari per orang (sesuai perhitungan KLHK secara nasional) maka akan ada tumpukan sampah seberat 144.281,2 Kg per hari. 

"Ini sebenarnya salah satu masalah yang harus menjadi fokus pemkab Kepulauan Meranti dari sisi lingkungan. Karena menurut hemat saya Pemkab Meranti tidak kekurangan Sumber Daya Manusia. Hanya saya Bupati tidak mau memanfaatkan potensi aparatur dan cuma "semau gue" aja dalam memimpin daerahnya," ungkap Mattheus, Kepala Suku Yayasan ARIMBI, Senin (17/1/22).

Lanjut Mattheus, "kalau info ini benar, ARIMBI sangat menyayangkan dana untuk ahli yang belum tentu bermanfaat itu, sementara ada ratusan putra putri daerah yang berstatus honorer harus dipecat. Tentu ini akan memantik kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat."

"Saran kita kepada Bupati M. Adil agar lebih berpihak kepada masyarakat dan mengutamakan pengalokasian APBD tersebut untuk kegiatan nyata penanganan masalah yang saat ini sedang terjadi," pungkasnya.

Terkait hal ini, saat dicoba dikonfirmasi tentang hal tersebut oleh media, Bupati Meranti Muhammad Adil tidak menjawab.**