Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan ritual  menyatukan air dan tanah yang dibawa 34 gubernur ke lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Kegiatan tersebut dilakukan bersama 34 gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan.

"Ini merupakan bentuk kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini," kata Jokowi dalam kegiatan yang disiarkan secara virtual pada Senin (14/3/22).

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. 

"Kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka (mewujudkan) sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan ibu kota nusantara," kata Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam mendukung IKN akan sangat membantu agar apa yang dicita-cita bersama bisa terwujud.

Selanjutnya dia juga mengucapkan berterima kasih sebesar-besarnya lembaga-lembaga tinggi negara, MPR, DPR, DPD, Mahmakah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan seluruh komponen masyarakat dalam mendukung dimulainya pembangunan ibu kota negara ini.

"Mudah-mudahan kita berdoa semoga hidayah dan barokah dari Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini," ucap Jokowi.

Diketahui rencana implementasi pembangunan IKN pada Tahap 1 pada 2022-2024 dibagi ke dalam tiga alur kerja besar, yaitu pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Alur kerja pengembangan kota terdiri dari kegiatan yang berkaitan dengan rencana tata kota dan relokasi pemerintahan.

"Pada tahun 2022-2023, akan dilakukan pembangunan tahap awal di sebagian Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1A Sub-BWP I," dikutip dari lampiran II Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang diterima pada Minggu (20/2/22).

Untuk Tahap 1, perumahan untuk ASN, TNI, Polri dan BIN akan dibangun, baik berbentuk rumah tapak maupun unit apartemen, sarana peribadatan, serta pasar akan disediakan untuk mendukung konstruksi dan tahap awal pemindahan.

Dan pada awal 2023, awal 2024, hingga 2025 dan selanjutnya, pembangunan fasilitas litbang, perguruan tinggi kelas dunia, lembaga pendidikan sepanjang hayat, pusat inovasi, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit internasional akan dimulai.

Sementara untuk relokasi penduduk akan dimulai dengan TNI, Polri, dan BIN di tahun 2023 (relokasi pelopor) dan relokasi representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN akan dilakukan di awal tahun 2024.

Sementara untuk Tahap 1 tercapai ketika perpindahan ASN dimulai. Sebelum pencapaian ini, IKN didominasi oleh pekerja konstruksi dan pertahanan keamanan, terutama pada KIKN.

Sedangkan perpindahan penduduk dimulai dengan perpindahan sektor pertahanan pada tahun Tahap 1 pemindahan status IKN. Infrastruktur IKN akan melayani kawasan ini pada akhir Tahap 1 saat pemindahan status IKN dilaksanakan.

Dan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, pada akhir Tahap 1, Bendungan Sepalu Semoi dan Intake Sungai Sepaku sudah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan air baku yang meningkat dengan pesat, demikian juga dengan sistem drainase makro utama perkotaan serta pengolahan sampah dan air kotor.

Untuk pengembangan sistem mobilitas pada pengembangan perkotaan di KIKN dapat dibagi menjadi empat komponen, yaitu jalan utama, jalur kereta api regional, jalur transit 1, dan jalur transit 2 yang merupakan jalur transportasi umum berbasis rel.

Seperti jalan utama direncanakan untuk dibangun mulai pada tahun 2023 dan selesai secara keseluruhan pada tahun 2035.

Kemudian stasiun kereta regional di KIPP dibangun dan akan disusul oleh stasiun kereta regional pada IKN Barat dan IKN Timur seiring dengan berkembangnya KIKN serta bertambahnya jumlah penduduk di KIKN. 

Selanjutnya pembangunan Infrastruktur pada tahap 1 juga diarahkan untuk menjadi katalis bagi penarikan investasi dan talenta unggul yang akan mendukung pengembangan klaster ekonomi yang dimulai pada tahun 2025 (Tahap 2).**