Line Jakarta - Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, dinilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terlalu berlebihan dalam menanggapi kritik terhadap Presiden Joko Widodo yang disampaikan seorang perempuan berinisial VKL saat berorasi menuntut pembebasan Gubernur Nonaktif DKI Jakarta, Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Sangat overreactive saat ini tindakan penekanan-penekanannya. Kami sangat mengkhawatirkan, institusi negara dijadikan alat kekuasan untuk mempertahankan kekuasan," ujar  Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM di Jakarta, Jumat (12/5).

Menurut Pigai, sikap Tjahjo Kumolo justru akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Karena, pemerintah ikut mengancam kebebasan sipil dan kebebebasan beropini dan menyampaikan pendapat. "Salah satu indikatornya, warga negara dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kemauan dan pemikiran pemerintah," ucap Pigai.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga mengkritik Tjahjo Kumolo. Sikap Tjahjo dinilai berlebihan. "Kenapa negara jadi overreactive sih? Menurut saya itu sangat berlebihan dan enggak perlu," ujar Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik Kontras, Putri Kanesia, di Jakarta.

"Ini kan konteksnya menyampaikan pendapat di muka umum yang telah dilindungi undang-undang," kata dia.

Putri berujar, jika urusan berpendapat seseorang saja dibatasi, maka pemerintah sama saja melakukan pembangkangan hukum dan hak asasi manusia. "Negara enggak perlu beraksi selebay itu. Persoalan hak berpendapat dan berkumpul warga negara saja masih dibatasi," kata Putri.

Seperti diketahui, Mendagri akan mensomasi wanita berinisial VKL karena memfitnah Presiden Joko Widodo ketika berorasi setelah PN Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Gubernur Nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tjahjo mengaku sudah mendapatkan data mengenai identitas VKL, berikut alamat rumah hingga latar belakangnya. Menurut Tjahjo, kata-kata VKL dalam orasi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, tidak pantas. Tjahjo minta VKL minta maaf atas pernyataannya tersebut. Permintaan maaf mesti dimuat di media massa nasional. **