Pekanbaru - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) Propinsi Riau, yang dinakhodai oleh H. Sapaat, SE,MBA Datuk laksamana Mudo, telah dikukuhkan oleh DPP Lemtari yang pengambilan sumpah pengukuhan sekaligus melantik pengurus Lemtari Riau, dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Penasehat DPP Lemtari, Prof. DR. Jimly Asshidiqqi, melalui prosesi secara daring dan selanjutnya penyerahan SK oleh Ketua DPP Lemtari, Suhaili Husein Datuk Mudo. Acara pengukuhan ini digelar di ruang teratai 2 Grand Central Hotel, Pekanbaru, Riau, Sabtu (3/9/22).

Setelah mengukuhkan kepengurusan DPW Lemtari Riau, Prof. DR. Jimly Ashadiqqi, mengucapkan selamat dan memberikan pembekalan kepada seluruh pengurus DPW Lemtari Riau yang telah dikukuhkan secara daring. Dalam materi pembekalannya, Jimly mengajak kepada seluruh pengurus Lemtari riau untuk memberikan perhatian khusus untuk menjaga eksistensi hukum adat dan masyarakat adat.

Ketua panitia pelaksana, M. Rifqy Fahlevi, ST dalam laporannya menyampaikan bahwa acara pengukuhan ini sudah lama direncanakan, namun ada beberapa kendala dalam penyesuaian waktu dari DPP Lemtari, sehingga baru bisa direalisasikan dalam bulan september ini.

"Acara ini sudah lama direncanakan, karena menyesuaikan waktu DPP Lemtari untuk bisa melaksanakan pengukuhan Lemtari Riau, sehingga baru sekarang bisa dilakukan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras dalam rangka menyukseskan acara ini, serta permohonan maaf setulus hati kepada seluruh undangan jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam acara pengukuhan hari ini," ucapnya.

Sementara itu, dalam sambutanya, H. Sapaat, SE,MBA Datuk Laksamana Mudo, Ketua DPW Lemtari Riau, mengatakan kepengurusan lemtari kali ini terdiri dari tokoh masyarakat dan tokoh adat dari berbagai etnis dan agama yang ada di provinsi riau.

"Dengan mengangkat tagline perekat NKRI, diharapkan Lemtari Riau yang terdiri dari berbagai elemen, dapat memperkuat komposisi masyarakat dan perekat kebangsaan," ujarnya.

Lebih lanjut H. Sapaat juga menyampaikan sesuai amanat yang disampaikan oleh Prof Jimly Ashadiqqi dalam materinya, akan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja dalam Rapat Kerja yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang.

"Apa yang disampaikan dan kita dengar secara bersama sudah dapat kita catat serta kita jabarkan dalam bentuk program kerja dalam melindungi dan menjaga hak-hak masyarakat adat khususnya di Provinsi Riau, yang akan kita bahas dalam Rapat Kerja pada bulan oktober mendatang," tambah H. Sapaat.

Ketua DPP Lemtari, Suhaili Husein Datuk Mudo, dalam sambutannya menyampaikan keberadaan Lemtari ini dalam rangka mempersatukan seluruh suku dan masyarakat adat yang ada di seluruh indonesia dan Lemtari diakui sebagai satu-satunya lembaga adat pertama yang ada di tingkat pusat.

"Lemtari saat ini adalah sebagai satu-satunya lembaga adat pertama yang ada di tingkat pusat, dengan keberadaan Lemtari di 27 Provinsi dan 153 kabupaten/kota se indonesia. Dan untuk kedepan kita sudah agendakan pengukuhan pengurus lemtari kabupaten/kota di provinsi NTT," katanya.