Line Pangkalankerinci - Dugaan pungutan liar (pungli) terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pelalawan. Disebutkan, oknum pejabat di dinas itu menyunat dana Bantuan Operasinal Sekolah Daerah (Bosda) hingga tujuh persen.

Salah satu kepala sekolah yang tak mau identitasnya disebutkan mengatakan pungutan itu ketika pencairan tiap tiga bulan sekali. "Setiap pencairan kami pasti kena potong. Amplop yang tujuh persen diasingkan pejabat itu," tuturnya di Pangkalan Kerinci, Senin (15/5).

Kepala Sekolah Dasar (SD) di daerah pesisir ini menerangkan tiap sekolah menerima dana Bosda berbeda, tergantung jumlah muridnya. Khusus sekolah-sekolah di pesisir, pencairannya tidak melalui transfer bank, melainkan tunai.

"Di pesisir tidak ada bank, jadi pencairannya secara tunai oleh disdik. Mau tidak mau terpaksa kita terima walau sudah dipotong. Semua sekolah di pesisir kena pungli," tukas pria paruh baya ini.

Kepala sekolah ini mengaku tidak keberatan jika oknum itu meminta uang untuk beli pulsa atau uang lelang, namun besarannya tidak ditentukan harus tujuh persen. Apalagi, mereka harus membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana Bosda secara utuh. "Kita juga harus membuat pertangungjawaban terhadap uang yang disunat," keluhnya.

Sayangnya, Kepala Disdik Pelalawan, Syafruddin, yang ditemui di gedung DPRD Pelalawan mengaku tidak mengetahui praktek pungli Bosda ini. Dia berjanji mengusutnya dan meminta kepala sekolah yang dirugikan melapor kepadanya. "Saya baru tahu ini. Nanti saya tindak lanjuti," kata Syarifuddin seraya menambahkan pengelolaan dana Bosda lebih diketahui oleh Sekretaris Disdik Pelalawan, Jamal. **