PEKAN BARU - Kedatangan Presiden Jokowi ke Riau dimanfaatkan oleh Petani Sawit untuk menyampaikan aspirasi. Sebagaimana disampaikan oleh KH T.Rusli Ahmad, SE., MM, Dewan Penasehat DPP APKASINDO,  menyampaikan kondisi petani sawit Indonesia.

"Harga TBS Petani sangat memprihatinkan Pak Jokowi, rerata masih Rp1800-2.350/kg, karena Permentan No 03 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penetapan harga TBS tidak berpihak kepada petani sawit.

Terkhusus petani sawit swadaya yang jumlahnya 93%, tidak diakomodir dalam Permentan tersebut, hanya mengikat para petani  bermitra yang jumlahnya tidak lebih dari 7%" Ungkap Rusli Aand

Selain itu, lanjut Rusli Ahmand, menypaikan dalam Permentan tersebut, terdapat 38 syarat yang jelimet, sehingga para petani sawit kesulitan untuk mendapatkan program PSR.

"Akibatnya adalah program strategi presiden secara nasional gagal. Ini sangat memperinhatinkan. Apalagi di Riau sebagai provinsi terluas kebun sawit nya, pencapaian PSR di Riau tahun 2022 nol persen, juga, beberapa Provinsi lainnya juga nol persen capaian PSR" jelas Rusli Aand

"harus menjadi catatan kepada Bapak Presiden dan patut menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Kinerja Kementerian Pertanian, ini urgen dan harus gerak cepat Pak Jokowi", ujar Rusli Ahmad yang juga tokoh pemuka agama  masyarakat Riau. 

"Setahu saya, Visi Misi itu hanya Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Menteri adalah pembantu Presiden, oleh karena itu jangan ada visi misi lain Kementerian yang bertentangan dengan Program Strategis  Presiden dan Wakil Presiden". Tegas Rusli Ahmand.

Rusli yang didampingi oleh Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Gulat ME Manurung, MP,C.IMA dan Sekjend DPP APKASINDO  Dr.cn. Rino Afrino, ST, MM, C.APO, menambahkan  pemaparan dari Rusli tentang capaian PSR.

Gulat ME Manurung, secara teknis menguraikan kepada Presiden Jokowi tentang permasalahan petani, terkhusus terkait capaian PSR yang viral di akhir tahun lalu. 

"Capaian PSR tahun 2022 lalu adalah capaian yang terendah sepanjang sejarah dan ini sangat mempengaruhi psikologis petani sawit untuk mengikuti arahan Presiden agar mengikuti PSR", Ucap Gulat.

Lanjutnya, terus terang kami petani sawit berkecil hati dengan angka PSR di tahun 2022 yang hanya 9,4% dari target 180.000 ha disaat Pak Jokowi sangat antusias menuntaskan capaian yang sudah ditargetkan", ujar Gulat dihadapan Presiden.

Terkhusus persyaratan yang berhubungan dengan KLHK dan terakhir ditambah pula persyaratan harus bebas Gambut dari Ditjen Lingkungan Hidup (PPKL), merupakan kendala utama yang berimbas pada rendahnya capaian PSR di 2022.

"Kami berharap Pak Presiden segera turun tangan mengatasi kendala petani sawit mengikuti program strategis Presiden, seperti PSR dan Hilirisasi TBS Petani", Ucap Rino menambah masukan kepada Presiden Jokowi.

Untuk menuntaskan permasalahan Utama PSR, perlu duduk bersama lintas kementerian dan harus dengan sungguh-sungguh mencari resolusi atas permasalahan Persyaratan PSR, yang cukup ribet dan rumit karena petani sawit harus pontang-panting mengurus 38 persyaratan lintas kementerian, sebagaimana tertuang di Permentan 03/2022.

 "Harusnya permentan nya menyesuaikan dengan objek dan subjek petani sawit, supaya permentan tersebut bisa operasional dan Program Bapak Presiden tercapai sesuai target", ujar Rino.

Mendengar paparan perwakilan petani sawit tersebut, Presiden Jokowi tampak terdiam sejenak sambil mengkerutkan kening dan langsung memerintahkan Protokoler Istana meminta nomor HP Gulat dan Rino untuk segera dikomunikasikan rincian kendala dan hambatan PSR serta kendala Program BPDPKS lainnya untuk kemudian segera  dirapatkan di Jakarta.

Di tempat yang sama Ketua DPD BARA JP Provinsi Riau, Ir. Marganda Samora juga aktivis lingkungan hidup SALAMBA ketika dimintai pendapatnya atas keluhan para petani sawit menyampaikan agar Menteri KLHK dan menteri pertanian jangan ngaco membuat syarat bagi petani sawit untuk memperoleh program PSR.

"Akibat peraturan yang ngaco dan jelimet berakibat gagalnya salah satu program strategis presiden. imbasnya bukan kepada mereka, tapi kepada presiden jokowidodo, dimana masyarakat berpikiran bahwa Presiden tidak memihak kepada rakyatnya", kesal Ganda

Oleh karena itu, kita minta dengan tegas agar presiden sesegera mungkin melakukan rhesafel terhadap Siti Nurbaya dan Yasin Limpo karena sudah gagal menjalankan program presiden.

Kemudian,  Ganda Mora juga minta agar kantor kementerian lingkungan hidup kehutanan agar dibersihkan dari para "calo" dan meminta KPK untuk melakukan audit atas penerimaan sewa dari pihak lain yang menggunakan kantor kementerian LHK.

"Pantauan saya, banyak pihak lain diluar kementerian KLHK yang berkantor di gedung KLHK, mengapa bisa begitu, terus sekemanya seperti apa, KPK harus melakukan audit itu" Tegas Ganda Mora.