Medan - Rahmadsyah Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Kota Medan (PI) menyindir oknum DPRD Medan yang menjadi penyalur bantuan sosial (bansos), KTP,  KK, BPJS, daripada melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah.

"Selama ini Oknum Anggota DPRD Medan rupanya mereka jadi penyalur bansos, KTP,  KK, BPJS, Itu bukan tugas anggota dewan, Pekerjaan anggota dewan itu tinggi, dia diberikan perlindungan diberikan hak imunitas. Diberikan gaji diberikan protokoler untuk sejajar dengan pemerintah agar bisa mengawasi," tegas Rahmad dalam keterangan Persnya, Minggu (9/4/2023)

Ia menyayangkan longgarnya pengawasan DPRD Kota Medan terhadap kinerja-kinerja Pemerintah Kota Medan

"Lah kita rakyat disuruh ikut ngawasin. Enak aja. Ya makan gaji buta itu nggak benar. Semua akan akhirnya tidak dapat diawasi. Itu kan semua karena tidak ada pengawasan dewan," ucapnya.

Aktifis yang tergabung dalam Mimbar Rakyat Anti Korupsi Sumatera Utara (MARAK SUMUT)  ini juga menyindir pejabat yang gaya hidupnya mewah.

"Bagaimana bisa pejabat yang gaya hidupnya aneh-aneh. Punya mobil segala macam dan dipamerkan lagi. Kenapa, karena tidak ada pengawasan," ujar Rahmad

"Lah terus rakyat terus mengawasi terus marah marah. Ini nggak kita disuruh berantem dia-nya tidur-tidur. Kan nggak enak itu ya," ujarnya.

Ia menyatakan di negara demokrasi maju itu rakyat habis nyoblos tidur, karena ada penjaga.

"Lah itu yang kita pilih untuk mengawasi. Ini nggak kita disuruh berantem dia-nya tidur-tidur. Kan nggak enak itu ya. Saya kira, jadi kembali anggota dewan-nya dia tidur aja," ucap Rahmad

Menurut Rahmad anggota DPRD bukan diminta datang dan pergi. Namun, keberadaan wakil rakyat itu tidak lain untuk melakukan pengawasan.

"Kita milih mereka untuk galak di sana bukan disuruh tidur nyogok rakyat dengan bansos-bansos. Memang dia jadi tukang penyalur bansos kita pilih dia. Kalau jadi penyalur bansos ngapain kita pilih dia jadi anggota dewan. Untuk apa punya hak imunitas kalau mau jadi penyalur bansos, KK,  KTP, BPJS," katanya.

Sebelumnya berdasarkan hasil Investigasi LSM PI Kota Medan, di Disdukcapil banyak sekali di temukan Pengantar untuk Pengurusan oleh Anggota DPRD Kota Medan, belum lagi Persoalan "Titip -Titip" oleh Ketua DPRD Kota Medan yang sempat Viral

"Kita Minta sudah saat saatnya Gedung DPRD Kota Medan bersih dari pejabat bermental maling, usut itu Titip - Titip oleh Ketua DPRD Medan, kuatkan fungsi pengawasannya agar tidak ada yang mendzholimi dan menyengsarakan rakyat," pungkasnya.**