Lahan KHDTK Lembah Madu Di Kampar Berubah Jadi Kebun Sawit

Pekanbaru - Direktur PT Sinar Siap Dian Perkasa (SSDP), Yohanes Sitorus alias Aling, pernah didakwa menguasai lahan seluas 541 hektar dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang berada di Desa Bulu Cina, Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Riau.
Dinyatakan tersangka Yohanes ketika itu sempat ditahan pihak Polda Riau sejak 1 Desember 2004. Johannes dijerat dengan Undang-undang nomor 41 pasal 50 ayat 3 (A) yakni mengerjakan, menggunakan, dan dan menduduki kawasan secara tidak sah dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.
Sebelumnya dalam statusnya sebagai tersangka itu oleh BBKSDA, Yohanes Sitorus belum pernah menjalani masa penahanan dan di tangan Jaksa pun penahanan dilakukan oleh Kejari Kampar, dimana dia ditempatkan dilokasi di Kabupaten Kampar.
Informasi yang didapat redaksi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau juga mendalami kasus dugaan korupsi Manipulasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada kepala BPN Kampar di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Desa Bulu Nipis, Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Riau. (Terkait penerbitan SHM lahan Yohanes)
Yohanes Sitorus juga pernah diperiksa oleh penyidik Kejati Riau, sebagai saksi untuk tersangka bekas Kepala BPN Kampar inisial ZY.
Pemeriksaan ZY itu berkaitan selaku kepala BPN yang menerbitkan Sertifikat Hak MIlik (SHM) dalam kawasan hutan tepatnya di atas lahan yang digarap Yohanes Sitorus dan keluarganya menjadi lahan sawit.
Dilihat dari berkas pengadilan nama-nama pemilik saat itu atas nama Johanes Sitorus dan keluarga usai diputus bersalah maka seluruh SHM itu dibatalkan dan lahan sawit Yohanes dikembalikan ke aslinya, yaitu kawasan hutan.
Menurut banyak kalangan mulai dari akademisi dan pegiat lingkungan, “ketika lahan Yohanes itu sudah dikembalikan ke bentuk aslinya atau kawasan hutan maka itu adalah milik negara.”
“Artinya tidak boleh kegiatan dalam lahan tersebut tanpa izin, apalagi memanen. Nah kalau Yohanes dan keluarganya masih memanen maka disitu akan muncul pidana baru,” kata Akademisi ini, Senin (1/5/23).
Komentar Via Facebook :