Sultra - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Iwan Prasetya Adhi meminta berbagai pihak mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara bersama agar pemanfaatannya tepat sasaran. 

Permintaan tersebut, utamanya ditujukan kepada berbagai pihak di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Seperti diketahui, realisasi BBM di provinsi ini hingga April 2023 sebesar 32 persen untuk jenis Pertalite dan solar mencapai 49 persen. 

"Ini (BBM bersubsidi) perlu dikawal bersama elemen masyarakat. (Pengawalan ini bertujuan) agar masyarakat yang berhak dapat menerima subsidi tersebut," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima media, Sabtu (20/5/23). 

Pernyataan tersebut Iwan sampaikan saat berkunjung ke Konawe Selatan, Sultra, Kamis (18/5/23). 

Ia menjelaskan bahwa BPH Migas terus melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan, pendistribusian BBM, hingga pengangkutan gas bumi melalui pipa. 

Seperti diketahui, BPH Migas dibentuk sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 

Dalam peraturan tersebut, pemerintah telah membentuk suatu badan independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. 

Senada dengan Iwan Prasetya, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi BBM, terutama bahan bakar bersubsidi. 

"(Pengawasan ini untuk) memastikan tidak adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi. Masyarakat yang berhak dapat menerima BBM bersubsidi dan tepat sasaran," imbuhnya. 

Untuk penyalurannya, BPH Migas melakukan sinergi dengan berbagai pihak kementerian dan lembaga (K/L), salah satunya bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). 

Kegiatan sinergi tersebut bertujuan untuk menguatkan kelembagaan dan menyebarluaskan informasi kebijakan terkait sektor hilir migas. 

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Rusda Mahmud mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan sinergi dengan BPH Migas. 

"Kami bersama BPH Migas memberikan edukasi. Berharap juga dapat memberikan solusi bagi masyarakat Konawe Selatan, apabila ada pelanggaran terhadap distribusi BBM," ujarnya.**