Jakarta - Kinerja Kejaksaan terus mendapat pujian diamana sebelumnya Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, menunjuk Dr Barita Simanjuntak SH,MH, CfrA sebagai Tim Percepatan Reformasi Hukum Untuk Percepatan reformasi Hukum.

Tentunya penunjukan Barita Simanjuntak bukanlah tanpa alasan. Pilihan Mahfud MD pada Ketua Komisi Kejaksaan RI ini bahkan dinilai banyak kalangan sangatlah tepat.

Kemudian dari pada itu Kepala Biro Kepegawaian Dr. Hermon Dekristo hadir mewakili Jaksa Agung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian BKN Tahun 2023 dengan tema “Talent Management 2030: Smart Agile and Empathy” Kejaksaan RI di Hotel Pullman Bandung, memperoleh 3 kategori penghargaan BKN Award Tahun 2023.

Rakornas Kepegawaian BKN Tahun 2023 dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin secara virtual, dan dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur Jawa Barat, para kepala daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga, serta peserta yang mengikuti secara virtual.

Adapun agenda utama rakornas tahun ini yaitu penyampaian implementasi Manajemen Talenta ASN menuju world class ASN 2024, sharing experience dan best practices manajemen talenta di instansi pemerintah dan swasta, “Dynamic Governance, Organizational Structure” oleh Public Service Department  Singapore, serta pengumuman penerima BKN Award Tahun 2023.

Hal ini diketahui dalam keterangan persnya Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Dr. Ketut Sumedana, melalui Kasi Penkum Kejati Riau Bambang Heri Purwanto, SH.MH, Rabu (31/5/23).

Singgung Penyebab Pemanasan Global akibat Perambah di Riau Tiga kategori penghargaan BKN Award Tahun 2023 tersebut yaitu :

• Kategori Utama Implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Terbaik.
• Peringkat ke-3 Non Kementerian Tipe Besar Kategori Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan Computer Assisted Test (CAT).
• Peringkat-3 Non Kementerian Tipe Besar Kategori Pengembangan Kompetensi.

Sebelumnya Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak mengungkap “Kejaksaan Disebut Menjadi Role Model Penegakan Hukum”, kata dia setidaknya terdapat tiga alasan substantif, yaitu pertama peningkatan kinerja di berbagai bidang, kedua peningkatan kapasitas yg adaptif, cepat, kolaboratif dan terukur khususnya di bidang teknis Pidsus dan Pidum.**