Opini - Kunjungan Firli bahuri ke Aceh beberapa waktu lalu, menyisakan “lelucon anti korupsi” yang amat menggelitik rasa keadilan. Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya pada acara “Jelajah negeri bangun anti korupsi”, mengatakan Aceh dapat menjadi contoh menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, menuju Indonesia bebas korupsi Tahun 2025.

Pernyataan Firli Bahuri diatas, jika diamati dari aspek psikologi adalah bentuk prilaku Gaslighting yang merupakan teknik manipulasi psikologis, agar tampak tetap berkuasa guna dapat mengontrol orang lain, pada gilirannya orang ragu tentang penilaiannya sendiri terhadap Firli Bahuri.

Road Show Bus KPK mungkin lebih tepat jika dianalogikan panggung stand up komedi, dengan actor comedian Firli Bahuri yang memerankan sebagai Ketua KPK, dihadapan penonton para siswa SLTP/A dan kalangan ASN jajaran Prov Aceh yang datang karena perintah alias terpaksa, Firli Bahuri dengan piawai memainkan prilaku manipulasi psikologis, untuk menutupi aibnya kemudian menjejali hal-hal positif tentang dirinya, sembari membangun image bahwa Firli adalah korban.

Alih-alih untuk memberantas korupsi, kunjungan Firli Bahuri ke Aceh semata mata dalam rangka membangun keraguan penilaian rakyat Aceh bahwa Firli tidak sepenuhnya buruk dalam penanganan korupsi di Aceh.

Ketua KPK Firli Bahuri lupa jika pernah menoreh sejarah kelabu penanganan kasus korupsi di Aceh, karena patut diduga Firli telah melakukan pelanggaran berat etik KPK, saat Firli berkunjung ke Aceh dan bertemu Gubernur Nova, ketika penanganan kasus korupsi di jajaran Prov Aceh, menurut keterangan Dewas KPK sudah masuk pada tahapan penyelidikan. Hasilnya sudah dapat diduga, tidak satupun kasus mega korupsi di jajaran Prov Aceh yang diduga melibatkan Gubernur Nova Iriansyah diungkap KPK.

Pernyataan Firli Bahuri Aceh dapat menjadi contoh tumbuh kembangnya budaya anti korupsi, adalah pembohongan public dan mencederai rasa keadilan rakyat Aceh, ketika realita hari ini, budaya korupsi dilingkungan Pemerintah Aceh semakin kokoh, bahkan penjarahan terhadap proyek APBA oleh para pemangku kebijakan di Aceh, terjadi didepan mata KPK dan institusi penegak hukum di Aceh.

Panggung Stand Up komedi dengan lakon “Firli Syndrome” hanya melahirkan badut-badut “anti pemberantasan korupsi” yang gemar mencicipi uang rakyat. Sesungguhnya Korupsi itu dari rakyat oleh rakyat untuk bedebah.**