Line Pekanbaru - Seluruh guru honor yang diangkat komite sekolah diusulkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Gaji para guru honor itu akan dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau.

Usul ini disampaikan Muhammad Adil, Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, di Pekanbaru, Selasa (23/5). Menurutnya, guru honor komite itu ditarik menjadi guru honor provinsi.

"Kita minta guru honor komite ditarik semua ke provinsi. Jadi tidak ada lagi honor komite, kita minta tarik semua jadi honor daerah. Kita punya duit banyak kok, kita akan perjuangkan itu. Masalah guru ini akan menjadi perhatian serius kita," kata Adil.

Politisi Partai Hari Nurani Rakyat (Hanura) ini menegaskan Komisi E DPRD Riau bertekad mengawal semua pembangunan pendidikan di Provinsi Riau. Termasuk dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. "Keterbatasan sarana dan prasarana saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) menjadi prioritas Komisi E ke depan," katanya.
 
"Uang kita banyak, kalau pemerintah mau tinggal ajukan berapa dana yang diperlukan untuk memfasilitasi pendidikan, kami setujui," tambahnya.

Ditambahkannya, siswa yang ada di Riau nanti tidak saja menggunakan komputer saat ujian, kalau bisa setiap hari mengoperasikan komputer di sekolah. "Meskipun tidak bisa menandingi Jakarta, paling tidak bisa bersaing," ungkapnya.**