Line Jakarta - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengakui realisasi Program Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Riau sedikit terhambat oleh ketiadaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang belum juga disahkan DPRD Riau.

Hal ini disampaikan Arsyadjuliandi yang akrab disapa Andi Rahman dalam rapat terbatas bersama Deputi Maritim Sekretaris Kabinet, Satya Bhakti Parikesit, di Kantor Sekretaris Kabinet, Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/5). Rapat ini juga dihadiri Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, dan perwakilan lembaga/kementerian negara.

Andi menyebut RTRW Riau sebenarnya sudah hampir rampung. Hanya saja, Pemprov dan DPRD Riau ingin ada arahan dan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Agar di kemudian hari tidak ada persoalan hukum," kilah Andi.

Andi Rahman dan Gubernur Gorontalo sengaja diundang menghadiri rapat itu karena keduanya akan dipanggil Presiden Joko Widodo untuk melaporkan perkembangan PSN di wilayahnya masing-masing.

Dalam rapat itu, Andi melaporkan perkembangan proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai, rel kereta api, jaringan sutet 500 KVA dan pembangunan Science Tecnology Park (Tecno Park) di Pelalawan. "Kita terhambat oleh RTRW yang belum disahkan," cetus Andi.

Karena itu, Andi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan KPK secepatnya memberi pendampingan dan atensi untuk menggesa pembahasan dan pengesahan RTRW Provinsi Riau.

Andi mengakui semua PSN di Riau sudah lama didambakan oleh masyarakat Riau. Dia berharap megaproyek itu tidak terhambat karena akan merugikan rakyat Riau sendiri.

Selain itu, Andi juga menyebutkan Pemprov Riau juga menyiapkan program daerah yang mendukung PSN, seperti pembangunan kawasan industri Kuala Enok dan Buton, pemanfaatan kawasan pesisir, dan pengembangan pariwisata.

Lalu, pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II, pengembangan kawasan Pekansikawan (Pekanbaru-Siak-Kampar-Pelalawan), PLTA Koto Panjang, dan pemanfaatan lahan untuk pertanian.  **