Pekanbaru - Mungkin diduga demi mengejar produksi kayu guna memperbesar keuntungan, PT.Arara Abadi didiuga dengan seenaknya melakukan perluasan areal kebun akasia mereka, apalagi terdengar kabar demi perluasan lahan ini PT Arara Abadi mengarap lahan diluar izin.

Hal ini dikatakan Ketua MKGR Ir.Syarifuddin A, disela - sela kesibukannya melaporkan PT Arara Anbadi di Gedung DPRD Riau di jalan Sudirman Kota Pekanbaru kemarin. 

“Diduga demi keuntungan perusahaan ini, mereka melabrak sejumlah aturan bahkan kadangkala perusahaan merampas lahan warga, terutama di Kabupaten Kampar tepatnya Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro, Kecamatan Tapung Hilir,” katanya.

Hal itu juga ada selentingan terucap oleh Camat Nurmansyah Spt MP.saat pertemuan disalah satu cafe di kota Pekanbaru.

“Dengan telah adanya surat laporan pengaduan ke DPR D Riau oleh Drs.Yusfar SH MH., pengurus DPD MKGR Riau tanggsl 2 Januari 2025 dalam pelaksana program Percepat Swasembada Pangan di Riau, direncanakan percetakan sawah 1000 ha di Dusun IV Plambayan Kotagaro, kini program ini terhalang karena lahan MKGR ditanami akasia oleh PT Aarara Abadi,” kata Ir.Syarifuddin.

Diberitakan Ir.Syarifuddin, saat rapat digelar hari Senin, 20 Januari 2025 di Ruang Komisi II DPRD Riau, dimana yang hadir saat itu ada info dari salah seorang yang hadir kepada Ir.Syarifuddin, mengaku sangat terkejut dimana Ketua Rapat terdengar memberi ultimatum kepada utusan PT. Arara Abadi untuk menunjukkan legalitas membuat yang hadir jadi melongo karena ketegasan pimpinan Rapat ini.

"Kita beri waktu satu minggu kepada perusahaan untuk menyerahkan (memperlihatkan dokumen izin operasional nya seluas 19.000 ha  untuk ditelitii kebenaran lokasinya, jika tidak ada maka PT. Arara Abadi tentunya sudah layak untuk keluar dari lahan MKGR yang akan dijadikan Proyek Nasional yaitu Swasembada Pangan di Desa Pelambayan,” kata ketua seperti ditirukan Ir.Syarifuddin kepada media ini.

Ir.Syarifuddin sendiri juga membeberkan krologis lahan pencadangan Desa Binaan MKGR dan pria 72 tahun ini sangat mengebu - gebu menyampaikan prilaku perusahaan “merampok” lahan MKGR dengan seenaknya. Bahkan dia kesal karena PT Arara Abadi terkesan seperti memandang sebelah mata wakil Rakyat di Komisi II DPRD Riau, "alasanya, masa diundang rakat tak menunjukkan surat-menyurat seperti legalitas," katanya.

“Kami sudah tiga kali menyurati dan bahkan dengan menghimbau untuk menjelaskan dengan musyawarah atas pencaplokan lahan seluas 1.625 ha milik MKGR dan PT Arara Abadi tidak menggubris,” katanya.
Bahkan lanjut Ir.Syarifuddin, “undangan rapat di DPRD saja untusan PT Arara Abadi ini tidak membawa secarik dokumen pun dan terkesan arogan bahkan terkesan tidak menghargai wakil Rakyat di DPRD Riau”.

“Jadi kita simpulkan mungkin kegiatan Swa sembada Pangan yang di canangkan Presiden ke 8 ini dianggapnya hanya sekedar wacana sajaK karena mereka perusahaa besar dan memiliki power sehingga tidak mendukung program Pak Parbowo,” kata Ir.Syarifuddin dengan muka memerah.

“Mungkin pihak Arara Abadi menganggap semuanya yang menjadi penghalang kepentingan perusahaan dapat diatur, seperti selama i ni yang diduga kerap dilakukan, kasarnya saya bilang tak ada yang tak bisa dibeli mereka,” sambung Ir.Syarifuddin.

Ketua yang juga tokoh Riau ini, menyebut “Humas PT.Arara Abadi ketika di tanya oleh pimpinan rapat malah menyampaikan tidak ada masalah dan perusahaan mempunyai izin”, namun ketika ditanya pimpinan Rapat “jika ada mana dokumennya. Kok pergi rapat tidak bawa dokumen dan yang hadir banyak ( 6 orang) namun tidak membawa izin,” senggah pimpinan Rapat.

"Ya baiklah ditunggu satu minggu sejak rapat ditutup hari ini ya, kami akan lanjutkan guna membentuk panitia revitalisasi lahan PT. Arara Abadi dan akan menertibkan izin kalian usai kami lakukan audit,” lanjut pimpinan Rapat alasannya karena didalam rapat bahwa PT. Arara Abadi terindikasi beroperasi sudah sejak th 1996 ( 27 th) diduga melebihi dari izin, kuat dugaan izin di Kabupaten Kampar ilegal.

“Kami temukan juga hasil investigasi MKGR hari Sabtu 16 November 2025 lengkap dengan berita acara dan dokumen bahwa PT Arara Abadi telah disurati oleh Letjen R. Soeyono ketum DPP MKGR tahun 2005 agar PT.Arara Abadi keluar dari Lahan Pencadangan Desa Binaan MKGR dan begitu juga surat Bupati Siak th 2005 kepada Camat Minas dan tembusan kepada PT.Arara Abadi,” katanya.

Ir Syarifuddin mengatakan semuanya masalah jika dibicarakan secara terbuka dan tujuan adalah untuk kepentingan masyarakat banyak (lahan swa sembada pangan) musyawarah adalah jalan yang sangat baik.

“Jika tidak dapat mendapatkan solusi yang baik apa perlu kami datangkan 300 orang petani kesini?. Perlu dijadikan dasar apapun alasannya PT. Arara Abadi tidak memiliki Izin di wilayah Kabulaten Kampar,” ancam Ir. Syarifuddin.
Pungkas Ir. Syarifuddin, “izin mereka seperti yang saya tahu hanya berada di Kabupaten Bengkalis, Kecamantan Mandau desa Tasik Serai, Mandi Angin dan Minas.ini pun sesuai dengan Rekomendasi Gubri 24 Febuari 1994”.
Sebelumnya diberitakan Ir. Syarifuddin, PT Arara Abadi tidak ada izin sejak tahun 1996 “kuat dugaan ada unsur kerugian keuangan Negara,” bisik anggota rapat dari partai Golkar dan juga dari partai Demokrat dan PKB.

Dalam rapat jelas Ir.Syarifuddin, juga terbongkar fakta dalam RDP bahwa mencaplok lahan MKGR, yang berakibat terhalangnya program Nasional, PT. Arara Abadi tidak memiliki izin di Wilayah hukum Kabupaten Kampar “kalau benar apa adanya tentunya ini terindikasi ada unsur pidana yaitu pelangaran hukum dugaan kerugian keuangan negara Triliunan Rupiah,” komentar dari angggota rapat tersebut yang dilaksanakan pada Senin (20/1/25).

Lagi - lagi pihak PT Aarara Abadi melalui humasnya Herwansyah dikonfirmasi tidak berani menjawab.**