Soal Data Tender Crude Oil yang Diperoleh CERI Dari Tong Sampah Begini Jawab PT KPI?

Jakarta - Sebelumnya diberitakan media ini ada sebuah memo internal PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) berisi peringatan terkait kebocoran data dan informasi rahasia perusahaan beredar di grup wartawan sejak Senin (3/225).
Dalam dokumen tersebut, Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT KPI, Sani Dinar melaporkan adanya kebocoran hasil rekap pelelangan tender crude oil ke VP HSSE PT KPi yang seharusnya hanya diketahui oleh pihak internal perusahaan.
Berdasarkan isi surat tertanggal 20 Januari 2025 itu, informasi yang bocor muncul dalam surat yang dikirim oleh Center of Energy and Resources Indonesia (CERI).
Surat dari CERI meminta konfirmasi terkait penghilangan Bonny Light Crude dalam daftar tender crude oil untuk RU IV Cilacap. Namun, dalam lampiran surat tersebut, ternyata terdapat data hasil rekap pelelangan yang seharusnya bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh peserta tender.
Dalam memo internal tersebut, PT KPI menegaskan bahwa kebocoran data ini melanggar pedoman perilaku dan etika bisnis perusahaan sebagaimana diatur dalam Code of Conduct. Selain itu, perusahaan juga meminta dukungan dari tim Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) untuk segera melakukan investigasi terkait insiden ini.
Menanggapi bocornya memo internal ini ketika dikonfirmasi oleh awak media, Selasa 4 Februari 2025 Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman tertawa, menyatakan wah berarti benar dong data yang kami peroleh dari tong sampah dekat kantor yang kemudian kami konfirmasi resmi ke KPI tersebut, mungkin saja ada peserta tender yang kecewa akibat penghilangan bonny light crude dari list tender diduga akibat permainan oknum bagian perencanaan dengan bagian operasi kilang yang menggunakan prangkat linier program GRIMS diduga sengaja menempat bonny light crude pada klaster FOC 1 Cilacap yang memang makanannya ALC, sehingga sampai lebaran kuyak tak akan pernah bisa digunakan.
“Jadi seharusnya dugaan perencanaan jahat itulah yang harus diusut oleh KPK dan Kejaksaan Agung segera, karena dalam proses tender itu harus transparansi dan fair, itu syarat utama agar tidak ada praktik yang merugikan negara,” kata Yusri.
Lagi pula menurut Yusri, hasil rekap proses tender itu bukan data rahasia, akan tetapi owner estimated (OE) setiap jenis crude yang ditenderkan itu yang rahasia, jangan jangan malah pelapor itu yang diduga membocorkan OE kepada jagoannya itu yang harus diusut APH.
“Kebocoran data ini justru menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam proses pengelolaan informasi di internal perusahaan. Seharusnya, PT KPI bukan hanya menelisik kenapa bisa data ini bisa bocor, tetapi harus juga menelisik siapa pihak internal yang bermain membocorkan data data tender seperti jenis crude dan OE untuk menguntungkan vendor tertentu untuk menjadi atensi pihak APH,” ujar Yusri Usman saat dikonfirmasi, Selasa( 4/2/25).
Ia juga menambahkan bahwa CERI sebagai lembaga independen memiliki hak untuk meminta klarifikasi terhadap kebijakan dan proses bisnis yang dilakukan oleh BUMN, terutama jika menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kepentingan hajat hidup orang banyak.
“Kalau tender dilakukan secara profesional dan transparan, mengapa harus ada informasi yang ditutup-tutupi ? Perusahaan harus bisa menjelaskan kepada publik agar tidak ada spekulasi negatif,” lanjutnya.
Sementara itu, awak media telah berusaha menghubungi Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT KPI Sani Dinar untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait beredarnya memo internal tersebut.
Namun, penjelasan Sani Dinar dijelaskan oleh Corporate Secretary PT KPI Hermansyah Y. Nasroen, dengan menjawab klarifikasi resmi dari manajemen PT KPI.
“Seluruh informasi internal yang beredar di dalam perusahaan hanya diperuntukkan internal,” katanya.
Ulas Hermansyah, “jika terjadi kemungkinan peredaran informasi yang tidak sesuai maka akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikannya”.
“Dan apabila terbukti hal ini dianggap sebagai kebocoran informasi perusahaan dan merupakan pelanggaran sehingga akan ada tindakan,” tegasnya, Selasa (4/2/25) siang.**
Komentar Via Facebook :