Pekanbaru - Pengukuran lahan di Jalan Pias RT 04/ RW 08, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Rabu (19/2/25) diduga banyak melanggar aturan alias tidak prosedur. Akibatnya warga melakukan perlawanan.

Hal ini dikatakan oleh seorang warga Dendi, “tentang pengukuran lahan harus orang BPN yang menentukan batas. Tidak ada orang pengadilan yang mengukur lahan Pengadilan tugasnya adalah melakukan eksekusi apabila sudah ada titik koordinat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat”.

Seharusnya pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru saat akan melakukan eksekusi objek perkara harus menetapkan objek perkara tersebut sesuai dengan pengukuran BPN setempat, “namun aneh pihak BPN tidak ada saat penetapan lahan eksekusi itu”.

“Kami sebagai korban dan masyarakat menolak terhadap akan dilakukan eksekusi, apalagi sebelum ada kepastian titik koordinat dari pihak BPN,” kata pihak korban terduga mafia tanah di Kota Pekanbaru.

Menurut warga saat akan dilakukan pengukuran pihak pengadilan, dikatakan juru sita kabarnya telah mengirimkan surat kepada BPN pada tanggal 14 Februari 2025 untuk menghadiri proses verifikasi sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN.

“Menjadi pertanyaan kenapa pihak BPN tak hadir dan pengukuran pengadilan tersebut legalkan oleh pihak RW,” katanya.

“Aneh juga putusan Mahkamah Agung (MA) sudah ada namun objek perkara mereka baru ditentukan,” ulasnya. 

Wajar warga setempat curiga terhadap legalitas dokumen yang dimiliki oleh pihak tergugat. Warga menduga adanya mafia tanah yang terlibat dalam kasus ini dan mempertanyakan keabsahan surat-surat yang dimiliki pihak J atau tergugat.

“Kami meminta kepada Presiden, Menteri ATR/BPN, Komisi III DPR RI, dan Komisi II DPR RI untuk menindaklanjuti masalah ini. Kami sebagai masyarakat kecil meminta keadilan,” katanya.

Ditanya warga, apakah keadilan hanya milik orang yang berkuasa?”*