Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr. Harli Siregar, yang biasanya garang memberikan keterangan media, dikonfirmasi okeline.com beliau malah dia terkesan menutup diri dan terkesan “takut” memberikan keterangan. Padahal materinya sama yaitu terkait penyidikan umum soal impor BBM dan Minyak Mentah ini, namun untuk hal ini

Entah kenapa kenapa kali ini dia membisu hanya “rumput yang bergoyang” yang tahu??.

Konfirmasi ini terkait pemanggilan Gading oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar sejak Jum'at malam.

Padahal sejak Jum'at (21/2/2024) sore tersiar kabar pengusaha yang juga sebagai Direktur di PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo dikabarkan mendapat panggilan dari penyidik Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung untuk didengar keterangannya  terkait kasus impor BBM dan minyak mentah di Pertamina Group yang sedang diselidiki Tim Pidsus Kejagung.

Perlu diketahui, Gading Ramadhan Joedo merupakan pengusaha Indonesia yang telah menjabat sebagai Direktur PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi sejak 2012. Perusahaan ini bergerak di bidang pelayaran dan logistik, khususnya pengangkutan komoditas energi seperti minyak dan gas bumi (Migas).

Menurut informasi yang diperoleh dari Chat GPT, Kamis (9/1/2025) lalu, Gading adalah orang kepercayaan dari Mohammad Riza Chalid, seorang pebisnis yang dikenal dengan julukan “Saudagar Minyak” atau “The Gasoline Godfather” karena dianggap mendominasi impor minyak melalui Petral dan kerap disebut sebagai “penguasa abadi bisnis minyak” di Indonesia.

Dalam kapasitasnya sebagai direktur, Gading bertanggung jawab atas operasi serta pengelolaan perusahaan, memastikan pendistribusian Migas dilakukan secara efisien dan andal melalui layanan pelayaran yang terpadu. Keterlibatannya di sektor pelayaran dan logistik “khususnya dalam pengangkutan migas”.

Sebelumnya PT Orbit Terminal Merak yang dinahkodai Gading sempat mencuat kepublik pada saat kasus " Papa Minta Saham" lagi heboh, terungkap salah satu tokohnya Setya Novanto sebagai ketua DPR saat itu membuat memo ke Direksi Pertamina (Persero) untuk membayarkan invoice PT Orbit Terminal Merak, tapi tidak digubris Direksi Pertamina lantaran ada memo dari KPK.

Ketika soal pemeriksaan Gading ditanyakan kepada Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengaku merasa aneh atas sikap Kejagung soal penyidikan umum soal impor BBM dan Minyak Mentah ini.

“Respon Kejagung soal kabar pemeriksaan Gading ini beda sekali dengan acara penggeledahaan di Ditjen Migas seminggu lalu yang terkesan telah didramatisir seolah-olah epicentrum kasusnya ada di Ditjen Migas Kementerian ESDM, padahal tidak” ungkap Yusri.**