Rohil  -- Masyarakat dan aktivis lingkungan hidup meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk turun tangan atas dugaan penjualan lahan kawasan hutan oleh Mavia tanah yang berada diduga Kepenghuluan Siarang arang Induk dan Babusalam Rokan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir , Riau .

Proses Penjualan lahan kawasan hutan seluas lebih kurang 886 hektar yang diduga Ilegal atau tanpa proses yang sah tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Masyarkat berharap Satgas Penertiban Kawasan Hutan segera melakukan pengecekan di wilayah dua tersebut , karena kuat dugaan proses penjualan lahan kawasan tersebut dilakukan oleh mafia tanah dengan mengatasnamakan warga atau kelompok tani kepada perusahaan PT Rospar Pindu Perkasa.

Berdasarkan aumber informasi dari beberapa warga masyarakat Desa Siarang-Arang saat di temui menerangkan penjualan hutan kawasan di wilayah kami ini sudah berjalan lama lebih kurang 8 tahun sejak tahun 2017 lalu,  jual-beli yang dilakukan oleh  mafia tanah dengan dalih lahan kelompok tani .Ujar warga dwngan  sebutan Is kepada wartawan, Selasa 25 Februari 2025.

“Ada 886 hektar lebih lah lahan kawasan hutan yang membentang di wilayah Desa Siarang-Arang Induk dan Desa Babusalam Rokan  dijual mafia tanah kepada pihak investor PT. Rospar Pindu Perkasa senilai Rp. 7 Milyar lebih , Kalau tidak salah,ada  400 surat tanah yang diterbitkan oleh mantan Penghulu  Bahari M. Zein saat masih menjabat Penghulu Siarang-Arang pada tahun 2017 yang silam, lahan itu infonya dijual dengan harga bervariasi, mulai dari harga 7 sampai 9 juta rupiah perpancang (2 ha). 

Masih dikatakan Is, lahan yang diperjual belikan oleh mafia tanah kepada pihak investor saat ini dilokasi dipasang plang bertuliskan " Tanah ini milik PT. Rospar Pindu Perkasa Dilarang Masuk KUHP Pasal 551". Dilahan inilah pernah ada penangkapan operator alat berat, kalau tidak salah pada tahun 2023 di Pasar Senin Kepenghuluan Siarang-Arang Kecamatan Pujud pada koordinat 1°25'03.8" N, 100°42'40.8" E yang termasuk hutan kawasan dan pelakunya sudah menjalani hukuman (perkara nomor 349/Pid.B/2023/PN Rhl atas nama Wawan dalam perkara  PerkaraTindak Pidana Lingkungan Hidup).

Setau kami, penangkapan alat berat di areal lahan Pasar Senin Kepenghuluan Siarang-Arang itu bagian dari lahan berjumlah 800 hektar lebih yang diperjual belikan mafia tanah kepada pihak investor, namun realitanya penjualan lahan sebanyak itu kenapa kok gak ada penegak hukum melakukan penangkapan. " Ujarnya IS heran  kepada awak media.

Kami menilai , bahwa perbuatan mafia tanah yang menjual belikan lahan kawasan sangatlah merugikan negara dan jelas telah melanggar Undang-Undang RI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan." Ungkapnya.

Terpisah, Saat awak media meminta tanggapan kepada  Ketua Yayasan Sahabat Alam Rimba (SALAMBA) Ir. Ganda Mora. M.Si selaku Aktivis Lingkungan atas praktek jual beli hutan kawasan di desa Siarang-Arang yang dilakukan oleh sekelompok mafia tanah tersebut mengatakan ,

 " Kalau kawasan hutan di kuasai oleh perusahaan tanpa izin sudah pasti melanggar UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, UU No 32 tahun 2013 Tentang pelestarian dan pengelolaan hutan, Undang-undang (UU) yang mengatur perlindungan hutan di Indonesia adalah UU No. 18 Tahun 2013 ." Ungkapnya .

Pelanggaran terhadap UU Kehutanan dapat dikenakan sanksi pidana. Contohnya, melakukan kegiatan  perkebunan tanpa izin menteri dapat diancam sanksi pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun. " jelasnya .

Menurutnya  penjual dan pembeli bisa sama sama dikenakan sanksi tersebut selain itu pihak Penghulu yang menerbitkan SKGR turut  dikenakan sangsi pidana, maka kami dari yayasan Sahabat Alam Rimba (SALAMBA) akan segera melakukan observasi ke lapangan untuk mengambil titik koordinat untuk selanjutnya meminta telaah kepada PBKH kemudian akan melaporkan dugaan perbuatan pidana kehutanan dan melakukan gugatan legal standing di PN Rokan Hilir

Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan. Investigasi terhadap lahan tersebut dan menyiapkan bukti-bukti dan melaporkan oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus mafia tanah tersebut .
kita akan laporkan jual beli lahan ke Kajati Riau. Menurutnya perbuatan jual beli kawasan hutan secara ilegal adalah tindakan yang sangat merugikan dan melanggar hukum." Pungkasnya .