Pekanbaru - Ikatan Pemuda Kecamatan Siak Hulu menduga PT Peputra Maha Raya beroperasi tanpa perizinan di dalam kawasan hutan. Atas dasar dugaan tersebut, mereka mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut guna memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Koordinator Ikatan Pemuda Kecamatan Siak Hulu, Irvan Adriansyah, mengungkapkan bahwa PT Peputra Maha Raya sebelumnya telah mengajukan permohonan keterlajuran dalam kawasan hutan dengan luasan 523 ha yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. 

Namun permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan luasan yang sama yaitu 523 ha  yang menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin dan tidak mendapatkan persetujuan pelepasan hak kawasan hutan untuk beroperasi di areal lahan tersebut.

"PT Peputra Maharaya mengajukan permohonan keterlajuran dalam kawasan hutan, tetapi ditolak oleh Menteri Kehutanan. akan tetapi mereka masih tetap malakukan aktivitas dan masih beroperasi di dalam kawasan hutan serta di Daerah Aliran Sungai kampar, padahal seharusnya sudah tidak boleh lagi, sesuai Permen LHK dan Perda Kab Kampar," tegas Irvan Adriansyah dalam pernyataannya kepada media ini, Sabtu (1/3/25).

Ikatan Pemuda Kecamatan Siak Hulu menilai bahwa aktivitas PT Peputra Maha Raya yang masih berlanjut tanpa izin yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap regulasi kehutanan dan lingkungan hidup. Mereka meminta agar aparat penegak hukum, khususnya Kejati Riau, segera mengambil langkah kongkret untuk menyelidiki dan menindak perusahaan tersebut jika terbukti melanggar aturan.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, Pemuda, Ninik mamak dan tokoh masyarakat kecamatan siak hulu mari kita kawal dugaan kasus ini agar hutan dan alam yang tuhan titipkan untuk masyarakat kecamatan siak hulu dapat di kelola dengan baik sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," ucap Irvan.

Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan kawasan hutan di Riau agar tidak ada lagi perusahaan yang beroperasi secara ilegal dan merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar.

Untuk itu Ikatan Pemuda Kecamatan Siak Hulu berharap pemerintah daerah dan instansi terkait turut mengawasi kasus ini agar tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di sektor kehutanan.

Selanjutnya Ikatan Pemuda Kecamatan Siak Hulu berjanji akan terus mengawal dan akan membuat laporan pengaduan terkait perkembangan kasus ini hingga ada kejelasan dari pihak berwenang.**