Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalami defisit anggaran mencapai Rp 3,5 triliun. Dari total itu, Rp 2,2 triliun adalah tunda bayar dan sisanya defisit. 

Gubernur Riau, Abdul Wahid ketika dikonfirmasi mengatakan, di APBD 2025 ini anggaran belanja Pemprov Riau yang disahkan mencapai Rp 9,6 triliun. 

"Akibat dari pengurangan dan pendapatan-pendapatan yang mungkin tidak terealisasi itu mengalami defisit lagi sekitar Rp 1 triliun lebih ditambah hutang tahun 2024 ada tunda bayar sekitar Rp 1,1 triliun  gaji pegawai yang belum dibayar sekitar Rp 700 miliar dan tunda salur.  Jadi totalnya Rp 2,2 triliun," kata Abdul Wahid, Selasa (8/3/2025). 

"Kalau kita tidak rasionalisasi kan kegiatan di 2025, maka dia akan mengalami defisit Rp 3,5 triliun. Maka itulah kebijakan kita harus ada hal-hal yang rasionalisasi dan kita koreksi," lanjut Wahid. 

Lanjut Wahid, jika tekanan fiskal masih kuat, maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan suatu bagian yang harus dikoreksi namun pembagian THR tetap direalisasikan. "Tapi ini belum karena kita harus menghitung dulu kemampuan kita seberapa besar," kata dia. 

Efisiensi dan defisit anggaran ini menurut Wahid juga berdampak kepada pembangunan infrastruktur di Riau. "Pasti terdampak semua, saya jamin bahwa tidak ada jalan yang putus yang tak bisa dilewati, kita atasi itu sangat mendesak. Karena berkaitan dengan ekonomi masyarakat,  saya lebih mengutamakan itu karena pemerintah menjaga inflasi dan ketersediaan bahan pokok," terangnya. 

Soal dana hibah dari Pemprov Riau kepada instansi vertikal, Wahid menyebut akan lebih mendahulukan pelayanan publik, termasuk rencana rehab rumah dinas Kejati Riau. 

"Untuk pembangunan insfratruktur akan kita dievaluasi termasuk pembangunan rumah dinas Kejati Riau," pungkasnya.(***)