Jakarta - Ketika institusi pendidikan tinggi, sejatinya sebagai garda terdepan penyiapan manusia Indonesia yang professional, bermartabat dan berkebudayaan, telah dicemari oleh kepentingan politik praktis dan kepentingan materialistik, lengkap sudah carut marut tata kelola negara, akibat prilaku para pemangku kebijakan yang serakah, otoriter dan jauh dari menjunjung tinggi etika berbangsa bernegara. 

Demikian diutarakan Pemerhati Intelijen Sri Radjasa MBA, Rabu (27/3/2025). 

"Nampaknya belum terlihat adanya political will penyelenggara negara, untuk bangkit dari keterpurukan pengelolaan pendidikan nasional akibat kebijakan rezim sebelumnya. Bahkan ada kesan pembiaran kondisi keterpurukan dunia pendidikan, karena ada kenikmatan yang dapat dinikmati secara instan oleh pemain pengganti," ungkap Sri Radjasa. 
 
Sri Radjasa lantas membeberkan, seleksi Rektor IAIN Lhokseumawe yang baru saja selesai diselenggarakan, kursi rektor kembali dijabat oleh incumbent Prof. Dr. Tgk. H. Danial, S.Ag., M.Ag. untuk masa jabatan 2025-2029, adalah potret buram bagi institusi pendidikan tinggi yang sejatinya menjunjung tinggi etika independensi dan transparansi. 

"Dalam mekanisme aturan pengangkatan rektor yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) 68 Tahun 2015, dikatakan ada empat tahapan yang harus ditempuh, mulai dari penjaringan bakal calon, pemberian pertimbangan, seleksi dan penetapan oleh Menteri Agama. Pernak-pernik standar uji kelayakan terhadap kandidat rektor, menyangkut aspek prestasi, jaringan, penelitian dan pengabdian yang telah diberikan baik di lingkungan kampus maupun kepada khalayak umum, akhirnya hanya sekedar basa-basi seleksi, agar terlihat professional," ungkap Sri Radjasa.

Akuntabel dan transparan
 
Sri Radjasa membeberkan, realita yang harus dihadapi dalam seleksi rektor IAIN Lhokseumawe, jauh panggang dari api. Pergantian menteri agama dan pejabat tinggi di lingkungan Kemenag, ternyata hanya sebatas ganti pemain saja, tapi irama permainan tidak berubah. 

"Mekanisme seleksi rektor IAIN Lhokseumawe dan mungkin juga untuk Rektor IAIN di Indonesia, faktanya lebih ditentukan oleh intervensi partai politik diperankan oleh Wamenag yang berlatar belakang kader Parpol penguasa dan oknum petinggi NU," kata Sri Radjasa.

Sebuah ironi, kata Sri Radjasa, ketika para kandidat rektor IAIN saat menghadapi tahapan seleksi, alih-alih mempersiapkan kualitas personal, justru kasak-kusuk mencari backing petinggi parpol yang berkuasa dan petinggi NU serta menyiapkan logistik untuk memuluskan jalan menuju kursi rektor. 

"Cawe-cawe partai politik penguasa dan oknum petinggi NU, menjadi pertaruhan integritas Menteri Agama yang selama ini dipandang sebagai pejabat negara bersih. Dibutuhkan sikap bijak untuk mengkaji kembali mekanisme seleksi Rektor IAIN Lhokseumawe dan perguruan tinggi Islam lainnya serta perhatian penegak hukum untuk tegas menindak para pelaku begal seleksi rektor," pungkas Sri Radjasa.**