Rokan Hilir  - Ratusan Ikatan Pelajar Mahasiswa Rohil ( Ipemarohil ) Jakarta Senin ,28 April 2024 ,Sekira Pukul 13.30 Wib  menggelar demo hari ini di depan Kantor Kejaksaan Agung RI  untuk menyikapi proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPR).

Mereka menyampaikan keprihatinan serius atas belum adanya penetapan tersangka terhadap dua tokoh utama yang diduga bertanggung jawab dalam perkara ini, yaitu Direktur Utama BUMD Rohil saat ini, Rahman SE, dan mantan Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong.

Menurut mahasiswa, korupsi dan penyalahgunaan anggaran sudah merajalela di Kabupaten Rokan Hilir, terutama di bawah kepemimpinan Bupati Rokan Hilir periode tahun 2020-2024, Aprizal Sintong/Epi Sintong. Mereka menuding bahwa tidak ada transparansi anggaran dan penggunaan dana yang seharusnya diawasi dengan ketat.

Beberapa Dugaan Penyalahgunaan Dana Parrixipating Interest 

Syarifudin selaku Ketua IPEMAROHIL Jakarta kepada media ini mengungkapkan bahwa terdapat dugaan penyalahgunaan dana Participating Interest (PI) 10% yang bersumber dari PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebesar lebih kurang Rp.488 miliar.

 Dana tersebut masuk ke rekening Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Rokan Hilir pada tanggal 31 Desember 2023, namun pada tanggal 7 Februari 2024 sudah ditransfer dividen ke Kasda sebesar Rp.70 miliar meskipun belum dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik." Ungkapnya.

Selain itu, Syaripudin  juga menyoroti penempatan dana di Bank Riau Kepri dengan cara pemblokiran dana Rp.250 miliar, yang diteken pada tanggal 10 Januari 2024 dan buka blokirnya pada tanggal 10 Januari 2025 selama (12 bulan). Pemblokiran dana ini disertai dengan hadiah program bedelau yang mencapai Rp.4.032.890.000, termasuk 2 unit Pajero, 7 unit Expander, 3 unit motor Beat, dan 23.728 lembar kain. " Jelasnya. 

Atas dugaan  penyalahgunaan dana tersebut mahasiswa menghitung bahwa kerugian PT. SPRH yang tidak diterima sekira di atas Rp.10 miliar, jika ditambah dengan pemblokiran Rp.50 miliar selama 10 bulan.

Hal lain mahasiswa juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan dana CSR tahun 2024 sebesar Rp.19.527.000.000 , di mana dari 100% yang ditandatangani di kwitansi, hanya 10% s/d 30% saja yang dicairkan/dibayarkan." Paparnya .

Tanda Tanya Besar 

Fakta-fakta ini sudah menjadi temuan Polda Riau yang saat ini juga sedang melakukan proses penyelidikan. Namun, mahasiswa mempertanyakan mengapa pihak Kejaksaan Agung RI, yang sudah terlebih dahulu melakukan penyelidikan, belum juga menetapkan tersangka dalam kasus ini." Tanya Syaripudin .

Kami mahasiswa Rohil  menuntut agar proses penyidikan dipercepat dan transparan, serta menuntut pihak berwajib untuk menindak tegas pelaku korupsi di Kabupaten Rokan Hilir. " Pungkasnya