Line Pekanbaru - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Riau 2017 menyusul telah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemprov Riau tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, menyebutkan sesuai prosedur, pembahasan RAPBD-P dimulai setelah DPRD menerima LHP dari BPK. "Setelah LHP diterima, maka dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD-P," tukas Jusman di Pekanbaru, Jumat (2/6).

Hanya saja, tambah Jusman, DPRD Riau masih perlu melihat realisasi anggaran di tahun 2016 untuk memastikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di tahun itu. Pasalnya, dalam APBD Riau 2017, silpa 2016 masih bersifat proyeksi.

"Ketika itu kita memproyeksikan silpa Rp2,1 triliun. Tetapi, di akhir tahun serapan anggaran meningkat, sehingga silpa turun menjadi Rp1,6 triliun. Ini yang harus kita revisi dalam pembahasan RAPBD-P," katanya.

Politisi Partai Demokrat ini berharap serapan anggaran di tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun 2016 silam. Apalagi, sudah tidak ada lagi kegiatan yang diragukan. "Tidak ada lagi yang diragukan, semua kegiatan dapat dijalankan sesuai waktu," katanya. **