Line Pekanbaru - Presiden Joko Widodo memberi waktu hingga akhir Juni 2017 untuk pengesahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Jika lewat, Presiden Joko Widodo akan mengambilalihnya.

"Kita akan berusaha keras agar diselesaikan dalam bulan ini," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RTRW Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Asri Auzar, di Pekanbaru, Sabtu (3/6).

Untuk mengejar tengat waktu itu, lanjut politisi Partai Demokrat ini, mereka mengadakan pertemuan dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (5/6).

Pertemuan yang juga dihadiri Sekdaprov Riau, Ahmad Hizaji, itu membahas enam buah Surat Keputusan (SK) Menteri LHK terkait RTRW Riau.

"Kita akan minta SK itu disatukan saja agar memudahkan pembahasan RTRW Riau," ucap Asri. "Kita harap bulan ini selesai dan tidak berlarut-larut," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo, memerintahkan Menteri LHK, Siti Nurbaya, menyelesaikan permasalahan di RTRW Riau dalam waktu satu bulan. Perintah itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/5) siang.

Rapat itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, menteri-menteri terkait, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, dan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau Rahmad Rahim. **