Line Pekanbaru - Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menerima puluhan guru honor komite sekolah negeri dari tingkat SD, TK, dan MDA se-Kota Pekanbaru, Senin (5/6). Para guru itu mengeluhkan dana insentif yang hingga kini belum cair.

Salah satu perwakilan guru honor komite SD menuduh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah berlaku diskriminatif pada mereka. "Kami tidak mendapatkan dana sertifikasi, sementara guru sekolah swasta mendapatkan dana sertifikasi dengan modal SK Yayasan," keluhnya.

Wanita ini mengaku sudah 11 tahun mengajar di SD Negeri dengan gaji Rp700 ribu. "Itupun sering menunggak," katanya.

Selain itu, mereka belum menerima dana insentif dari Pemko Pekanbaru. "Kami sangat butuh dan itu, mana kini Ramadhan sebentar lagi Idul Fitri," ibanya.

Para guru itu juga mengaku terancam berhenti mengajar jika kebijakan belajar satu hari penuh diberlakukan. "Kami akan diberhentikan kepala sekolah karena penerapan sekolah full day. Ini yang kami takutkan," katanya.

Ketua Guru Honor Komite Kota Pekanbaru, Sarno, meminta Komisi III DPRD Pekanbaru mendesak Pemko Pekanbaru agar mencairkan insentif mereka tanpa potongan sama sekali.

"Kami juga menentang aturan Kemendikbud tentang penggunaan dana BOS untuk gaji honor komite yang hanya 15 persen. Padahal di sekolah swasta diperbolehkan hingga 50 persen," katanya,

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Nofrizal, berjanji memperjuangkan aspirasi guru honor itu. "Akan dibahas dirapat komisi agar persoalan ini diselesaikan dengan baik.  Kami akan memanggil Disdik Pekanbaru untuk menjelaskan persoalan guru honor komite sekolah," janji  Nofrizal.  **