Line Pekanbaru - Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman, menolak tegas usulan pemutihan kawasan hutan yang kini menjadi perkebunan sawit dalam pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau. Apalagi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menampung usulan mengeluarkan perkampungan penduduk dari kawasan hutan.

"Untuk kawasan yang sudah dimukim warga sudah dikeluarkan Menteri LHK seluas 70 hekter. Namun, kita hanya bisa memenuhi 65 ribu hekter saja, masih tersisa 5 hekter lagi. Tiba-tiba sekarang ada usulan pemutihan lagi. Saya jadi heran," kata Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Rabu (7/6).

Akibat usulan itu, tambah politisi Partai Demokrat ini, pengesahan Ranperda RTRW Riau menjadi molor hingga saat ini. Padahal, RTRW itu sangat diperlukan untuk kelangsungan pembangunan di Riau.

Noviwaldi mencoba kembali ke belakang. Katanya, dalam pertemuan dengan Kemen LHK yang difasilitasi DPD RI, disepakati mengeluarkan 70 ribu Ha dari kawasan hutan untuk diputihkan. Kawasan itu adalah perkampungan penduduk, perkantoran, dan fasilitas publik serta infrastruktur.

Seusai rapat itu, Pemprov Riau hanya mampu mendata 65 ribu hektar saja yang perlu diputihkan. "Eh, sekarang muncul lagi usulan menambah kawasan yang diputihkan. Ada apa ini?," tukas Noviwaldy.

Noviwaldy berharap semua pihak tidak ngotot sehingga Ranperda RTRW Riau bisa disahkan. "Yang penting disahkan dulu. Nanti kalau ada perlu diubah akan kita usulkan lagi," tukasnya.

"Perda RTRW itu bukan Alquran yang tak bisa diubah. Yang penting ada dasarnya dan harus secepatnya disahkan," tambahnya.

Secara pribadi, Noviwaldy berseberangan dengan rekan-rekannya di Pansus RTRW DPRD Riau yang meminta adanya holding zone. Karena hal itu bertentangan dnegan SK Menteri LHK.

"Perda RTRW ini sudah menguras habis energi kita. Apalagi yang kita kejar? Mari semua pihak berpikirlah untuk pembangunan Riau, jangan ngotot karena ada kepentingan lain. Utamakanlah rakyat," tuturnya. ***