Line Pekanbaru - Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, terkejut mengetahui jika Pemprov Riau dan Pansus RTRW DPRD Riau mengusulkan pemutihan kawasan hutan seluas 497 ribu Hektere (Ha) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setahunya, KLHK sudah menutup peluang untuk pemutihan kawasan hutan.

"Sebagai kordinator perda-perda di dewan (DPRD Riau, red) ini saya sangat heran. Bagaimana mungkin pansus dan pemprov mengajukan pemutihan lahan sebanyak itu," kata Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Jumat (9/6). "Sekarang jika ada usulan tambahan 497 ribu Ha. Itu untuk masyarakat yang mana? Masyarakat Riau atau masyarakat di luar Riau!," tambahnya.

Noviwaldy menjelaskan persoalan RTRW Riau sebenarnya sudah selesai jika semua pihak berpedoman pada hasil petemuan yang difasilitasi DPD RI. Ketika itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya, berinisiatif melepaskan kawasan hutan seluas 70 ribu Ha untuk kawasan pemukiman, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas khusus.

"Ternyata dari 70 ribu Ha itu yang bisa diusulkan Pemprov Riau hanya 65.125 Ha saja. Lalu, dibuatlah SK Menteri LHK untuk memutihkannya. Artinya, tidak ada lagi kawasan pemukiman rakyat dan kantor yang masuk kawasan hutan," beber politisi Partai Demokrat ini.

Keterkejutan Noviwaldy makin besar karena usulan pemutihan 497 ribu Ha itu didukung Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Padahal, Arsyadjuliandi sudah berjanji tidak menyetujui pemutihan lagi ataupun holding zone tambahan. "Wajar jika saya kaget. Bagaimana akhirnya (dia) berubah pikiran?," pungkasnya.

Jika usulan pemutihan itu benar, Noviwaldy meminta 497 ribu Ha itu dipaparkan secara terbuka kepada masyarkat. "Akan terlihat apakah ada kawasan hutan lindung yang dibabat kemudian minta diputihkan atau kebun-kebun ilegal temuan Pansus Monitoring Lahan yang minta diputihkan," tutur Noviwaldy.

Noviwaldy berjanji akan melakukan investigasi terhadap masalah ini. Jika ternyata Pansus RTRW DPRD Riau dan Pemprov Riau tetao ngotot minta pemutihan kawasan hutan 497 ribu Ha, maka dia akan mengundurkan diri dari koordinator perda di DPRD Riau. "Saya tidak sanggup menanggung dosanya," keluh Noviwaldy. **