Line Pekanbaru - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, pesimis instruksi Presiden Joko Widodo agar Ranpeda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau dituntaskan dalam waktu sebulan bakal terwujud. Apalagi muncul persoalan baru antara Pansus RTRW DPRD Riau dengan Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Instruksi menuntas RTRW Riau dalam waktu sebulan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan Pemprov Riau di Istana Negara, Jakarta, akhir Mei lalu. Ketika itu, Jokowi meminta Menteri LHK, Siti Nurbaya, membantu pengesahan RTRW Riau dalam waktu satu bulan.

"Memang Presiden memberi kita waktu satu bulan, tapi saya rasa itu tak mungkin terkejar," kata Andi Rahman, sapaan akrab Arsyadjuliandi usai rapat tertutup dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau, Rabu (21/6) malam.

BACA: 497 Ribu Ha Itu Lahan Masyarakat Mana?

Andi beralasan pembahasan RTRW Riau harus menyeluruh sehingga membutuhkan waktu lebih dari satu bulan. Apalagi, status kawasan yang dibahas menyangkut berbagai kementerian. "Contohnya, lahan PT Chevron Pacific Indonesia yang harus diperhatikan karena levelnya dua kementerian," terang Andi.

Sedangkan Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, yang juga Ketua Percepatan RTRW Riau tidak bisa berkomentar banyak. Dia hanya berharap RTRW itu memasukkan faktor-faktor alam di Riau, seperti lahan gambut yang mudah terbakar dan perkebunan sawit.

"Kita menyerahkan sepenuhnya pada Pansus RTRW DPRD Riau. Kita tidak ingin ada masalah. Kita maunya RTRW cepat disahkan sehingga perekonomian Riau tumbuh dengan baik," katanya.

BACA: Gubri Desak 497 Ribu Ha Hutan Diputihkan

Seperti diketahui, Dirjen Planologi KLHK, Yuyu Rahayu, mengatakan Pemprov dan DPRD Riau mengusulkan pemutihan kawasan hutan seluas 497 ribu hektare di dalam RTRW Riau. Namun, usulan yang disampaikan awal Mei itu belum dimasukkan secara resmi.

Yuyu meminta usulan itu dilakukan secara resmi melalui Gubernur Riau agar dapat diverifikasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Riau. ''Kami akan panggil satu persatu, dan kita lakukan proses secara transparan. Agar publik juga bisa ikut mengawal," kata Yuyu. **