Line Pekanbaru - Ketua Fraksi PAN DPRD Riau ini mengatakan, yang menjadi perhatian bersama bahwa SMA/SMK di Provinsi Riau ini standar pembiayaannya sesuai nasional belum terpenuhi. Karena Pemrov Riau baru bisa menambah bantuan operasional siswa Rp450 ribu per siswa pertahun, ditambah dana dari pusat  Rp1,1 juta.

"Sementara standar minimal pelayanan itu di atas Rp2 juta bagi SMA, dan memang orang tua masih diberi tanggung jawab untuk membantu keuangan sekolah, karena pemerintah belum bisa memenuhi itu. Itu juga jadi PR kami di Komisi E agar nantinya biaya siswa SMA tersebut tidak lagi dibebankan pada orang tua tapi pada pemerintah daerah," cakapnya lagi.

Hari ini Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat telah membuka pendaftaran bagi siswa-siswi baru. Komisi E DPRD Riau meminta kewenangan SMA/SMK yang sudah ditarik provinsi dari kabupaten/kota ini bisa lebih tertib pelaksanaannya, terlebih saat ini sudah menggunakan sistem online.

"Kita berharap dengan sistem online ini penerimaan bisa jauh dari pungutan pungutan liar," kata anggota komisi E DPRD Riau, Ade Hartati kepada wartawan, Senin (3/7/2017).

Ketua Fraksi PAN DPRD Riau ini mengatakan, yang menjadi perhatian bersama bahwa SMA/SMK di Provinsi Riau ini standar pembiayaannya sesuai nasional belum terpenuhi. Karena Pemrov Riau baru bisa menambah bantuan operasional siswa Rp450 ribu per siswa pertahun, ditambah dana dari pusat  Rp1,1 juta.

"Sementara standar minimal pelayanan itu di atas Rp2 juta bagi SMA, dan memang orang tua masih diberi tanggung jawab untuk membantu keuangan sekolah, karena pemerintah belum bisa memenuhi itu. Itu juga jadi PR kami di Komisi E agar nantinya biaya siswa SMA tersebut tidak lagi dibebankan pada orang tua tapi pada pemerintah daerah," cakapnya lagi.

Jadi, artinya sumbangan dari orang tua masih dibutuhkan di sekolah, akan tetapi Ade meminta sumbangan tersebut harus dibincangkan terlebih dahulu di tingkat komite sekolah dengan seluruh orang tua siswa, sehingga besar biayanya tidak memberatkan bagi yang tidak mampu.

Ade Juga berharap sekolah melakukan langkah persuasif untuk menyosialisasikan kebijakan yang akan diterapkan pada siswa baru yang akan masuk, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi.

"Saya berharap, sekolah bijaksana menyikapi hal ini agar tidak ada kegaduhan, harus dibincangkan secara persuasif, dan tidak sampai memberatkan, yang pasti anak-anak tidak terlantar dengan kebijakan tersebut," tutupnya.