Line Pangkalankerinci - Bupati Pelalawan, Haji Muhammad Harris, mengaku kecewa dengan DPD I Partai Golkar Riau. Pasalnya, namanya tidak masuk dalam daftar nama Bakal Calon Gubernur Riau yang direkomendasikan ke DPP Partai Golkar.

Menurutnya, DPD I Partai Golkar telah melanggar Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dari Partai Golkar. Katanya, penjaringan bakal calon gubernur diatur dalam Juklak Nomor Juklak-6/DPP/Golkar/VI/2016 di huruf III romawi.

Pada poin 1A, katanya, penjaringan diawali dengan pembahasan dan penetapan sekurang-kurangnya lima nama oleh DPD I Partai Golkar di dalam pleno yang perluas. "Penjaringan dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum KPU membuka pendaftaran pasangan calon," terang Harris di Pangkalankerinci, Jumat (7/7).

Harris menyebut DPD I Partai Golkar Riau telah mengabaikan juklak itu karena hanya merekomendasikan satu nama ke DPP. Karena itu, kata Harris, DPP Partai Golkar menunda penetapan bakal calon gubernur Riau. "Alhamdulillah, DPP melakukan penundaan penetapan nama bakal calon gubernur," tukas Harris.

Bupati Pelalawan dua periode mengakui peluang Arsyadjuliandi Rachman selaku Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau sekaligus Gubernur Riau sangat besar diusung Partai Golkar di Pilkada Riau. Namun, DPP tidak melihat itu saja. Tingkat elektabilitas dan popularitas kandidat yang lebih diutamakan di Golkar.

"DPP akan mempertimbangkan apakah dia (Arsyadjuliandi Rachman, red) diterima masyarakat atau tidak. DPP sangat mempertimbangkan aspirasai masyarakat dalam menentukan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada," tegas Harris.

Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan DPP Partai Golkar mendukung siapa saja kadernya yang bersaing menjadi kepala daerah. Penentuan calon kepala daerah diputuskan melalui survei.

Karena itu, kata Idrus, meski DPD Golkar Riau hanya mengusulkan Arsyadjuliandi, namun DPP menambahkan tiga nama lagi, yakni; Harris, Syamsuar (Bupati Siak) dan Yopi Arianto (Bupati Inhu) untuk disurvei.  "Mereka kader-kader yang potensial," tegas Idrus.

Idrus menyebut survei mulai dilakukan pekan depan dan hasilnya sudah ada di akhir Juli ini. Kader yang tertinggi dalam survei berpeluang besar mendapat dukungan Partai Golkar. "Tetapi, jika kader itu bermasalah tentu akan dikaji lagi," ucapnya.

Soal siapa calon pendamping atau calon wakil kepala daerah akan diserahkan kepada calon kepala daerah. "Calon kepala daerah dapat mengajukan tiga nama untuk diputuskan DPP sebagai calon wakil kepala daerah," tutupnya. **