Line Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tiap tahun mengusulkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Namun hingga kini, usulan itu belum juga diterima.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, di Pekanbaru, Rabu (12/7). Katanya, Pemprov Riau kini kekurangan tenaga akibat banyak Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang pensiun.

"Setiap tahun pegawai yang pensiun mencapai 150-200 orang. Dengan begitu, Pemprov Riau membutuhkan pegawai baru," kata Ikhwan.

Menurutnya, seluruh pemerintah daerah se-Indonesia juga mengeluhkan hal serupa. Pasalnya, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat menerapkan kebijakan moratorium penerimaan CPNS.

Padahal, lanjutnya, setiap tahun KemenPAN-RB meminta data-data kekurangan pegawai dari setiap pemerintah daerah. "Penerimaan CPNS untuk umum masih moratorium. Padahal setiap tahun Menpan-RB minta data kekurang pegawai ke kita, namun hingga kini belum terealisasi," tandasnya.

Ikhwan menuturkan penerimaan CPNS yang dibuka KemenPAN-RB di awal pekan ini hanya ditujukan bagi lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).
"Belum ada lagi untuk penerimaan CPNS. Menpan-RB baru membuka penerimaan di lingkungan MA dan Kemenkum-HAM," katanya.

Menurutnya, untuk penerimaan CPNS di lingkungan MA dan Kemenkum-HAM bukan kewenangan Pemprov Riau. Sehingga penerimaannya online melalui situs resmi yang ditetapkan Menpan-RB.

Sementara itu, Taufik Arrakhman, Wakil Ketua Komisi A DPRD Riau, meminta Pemprov Riau melakukan komunikasi intensif dengan KemenPAN-RB terkait penerimaan 19.230 CPNS di lingkungan MA dan Kemenkum HAM.

"Ini peluang yang tidak boleh dilewatkan, Pemprov Riau mesti lakukan komunikasi intensif. Minimal kuota untuk Riau lebih banyak daripada provinsi lain," kata Taufik di Pekanbaru, Rabu (12/7).

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menegaskan Provinsi Riau membutuhkan banyak tenaga sipir di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Contohnya, tenaga sipir di Rutan Kelas IIB Sialang Bungkuk.

"Tenaga sipir misalnya sangat dibutuhkan untuk Lapas Sialang Bungkuk, minimal persoalan yang pernah terjadi, kaburnya para napi, tidak terjadi lagi di sana, makanya harus diintensifkan komunikasinya dengan pusat," ungkapnya.

Selaku wakik rakyat yang membidangi pemerintahan, Taufik mengimbau seluruh putra/putri Riau yang mempunyai kompeten untuk mendaftarkan diri dalam seleksi CPNS tersebut. "Terpenting juga bagi kita, jangan sampai ada kecurangan dalam CPNS ini," katanya. **