Line Pekanbaru - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, baru-baru ini bertemu dengan Menteri PAN-RB, Asman Abnur. Dia bukan meminta penerimaan CPNS bagi Pemprov Riau dibuka. Sebaliknya, dia merasa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Riau berlebih.

"Bukan kekurangan, tapi malah kelebihan pegawai," kata Arsyadjuliandi yang akrab disapa Andi Rahman ini di Pekanbaru, Jumat (14/7).

Akibat kelebihan ASN itu, kata Andi, biaya belanja pegawai di APBD setiap tahunnya cukup tinggi dan tidak sebanding dengan belanja pembangunan. Dia mengaku banyak kabupaten/kota mengeluhkan kondisi ini. "Kampar saja APBD-nya kini tinggal beberapa miliar," tukas Andi.

Karena itu, dalam pertemuan dengan MenPAN-RB, Andi meminta adanya pemetaan kebutuhan pegawai. "Saya menyampaikan itu secara khusus," katanya.

Bila kondisi ini berkelanjutan, Andi khwatir pembangunan di Riau tidak berjalan. Apalagi, pendapatan daerah belakangan cenderung turun. "Kalau anggaran habis untuk belanja pegawai, akhirnya pembangunan tidak ada," katanya.

"Parahnya lagi, kebupaten/kota justru bantuannya ke provinsi. Padahal, pendapatan provinsi juga terus turun," tambah Andi.

BACA: Usulan Rekturmen CPNS Pemprov Riau Belum Diterima

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, mengaku Pemprov Riau setiap tahun mengusulkan adanya rekrutmen CPNS ke KemenPAN-RB. Namun, usulan itu belum pernah dikabulkan.

Menurut Ikhwan, Pemprov Riau kini kekurangan tenaga akibat banyak ASN yang pensiun. "Setiap tahun pegawai yang pensiun mencapai 150-200 orang. Dengan begitu, Pemprov Riau membutuhkan pegawai baru," kata Ikhwan.

Menurutnya, seluruh pemerintah daerah se-Indonesia juga mengeluhkan hal serupa. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat menerapkan kebijakan moratorium penerimaan CPNS. **