Line Pekanbaru - Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson, menilai peningkan kemiskinan di Riau bukan hanya karena tersendatkan distribusi beras masyarakat sejahtera (rastra) atau beras miskin (raskin). Rendahnya APBD serta belum disahkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) menjadi faktor paling menentukan.

"Kita tahulah kondisi daerah kita seperti ini, investasi banyak bermasalah di Riau, karena RTRW belum ada. Perusahan yang hendak berinvestasi terganjal, sehingga perekonomian tidak berputar," kata Aherson di Pekanbaru, Jumat (4/8).

Karena itu, lanjutnya, DPRD Riau berupaya pekan depan Ranperda RTRW disahkan. Ranperda ini melewati pembahasan panjang dan mendalam yang melibatkan sejumlah kementerian.

Selain itu, katanya, rendahnya APBD Riau juga ikut mendongkrak angka kemiskinan. "Pendapatan kita terus menurun," katanya.

Akibatnya, lanjut Aherson, program penanggulangan kemiskinan yang telah dibuat tidak bisa dijalankan karena ketiadaan dana. "Belum lagi pelaksanaannya sering bermasalah," ketus politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdapro) Riau, Ahmad Hijazi, mengklaim peningkatan angka kemiskinan di Riau disebabkan penyaluran beras masyarakat sejahtera (rastra) atau sebelumnya dikenal beras miskin (raskin) tersendat.

Menurutnya, penyaluran rastra tersendat karena perbedaan data milik tim pengentasan kemiskinan dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaan data itu menimbulkan keraguan menyalurkan rastra.

"Sebab penyalurannya memakai sistem by name dan by address. Seharusnya sudah disalurkan sejak Januari lalu, tapi baru jalan April," kata Hijazi.

Seperti diketahui, BPS Riau mencatat penduduk miskin Provinsi Riau dari tahun 2012 hingga 2017 naik drastis, dari 479.830 jiwa di 2012 menjadi 514.620 jiwa per Maret 2017. **