Line Pekanbaru - Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK kepada Pemprov Riau selama tiga tahun terakhir rupanya tidak disambut gembira oleh semua kalangan. Salah satunya, Muhammad Adil, Anggota DPRD Riau.

Dia mengaku heran Pemprov Riau bisa mendapat WTP selama tiga tahun berturut-turut. Karena itu, politisi Partai Hanura ini meminta sidang paripurna dengan penyampaian laporan akhir Banggar DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Riau 2016 diundur.

"Saya minta paripurna ini diundur dulu, karena Pemprov Riau tiga kali mendapatkan WTP, tapi tiga kali pula dengan catatan, terutama catatan soal aset," kata Adil dalam interupsinya pada paripurna yang dipimpin Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau, Kamis (10/8) siang.

Menurut Adil, catatan BPK soal aset daerah sampai saat ini belum dituntaskan. Katanya, ada sekitar Rp3 trilun aset Pemprov Riau yang bermasalah. "Ada keanehan di Riau, tidak berubah. Aset kita lebih dari Rp3 triliun tapi sampai detik ini bermasalah, dengan catatan terus," cetus Adil.

Adil juga meminta DPRD Riau merekomendasikan audit ulang terhadap APBD Riau 2016. "DPRD mesti mengeluarkan putusan untuk mengaudit kembali, sama atau tidak, terutama dengan hasil audit pemprov," jelasnya.

Sayangnya, tuntutan Adil itu tidak bisa dilaksanakan. Menurut Sunaryo, kejanggalan yang disampaikan Adil pernah dibahas pimpinan DPRD Riau sebelum paripurna tersebut. Namun, pimpinan telah sepakat paripurna tetap dilanjutkan. **