Line Pelalawan - Sepak terjang konsultan perencana dan pengawas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) memang diakui bukan saja mutu yang dijaga juga konsultan ini dengan tegas dia menolak batu paving block yang menurutnya tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan.

Saat diwancara bos konsultan, Hendra terungkap didalam spek paving block memakai beton K 150 sampai K 380 untuk saat ini menurutnya di Pangkalan Kerinci tak ada, sebab paving selain rujukannya tidak mengandung kerikil.

"Saya telah menunjuk salah satu tempat pembelian paving block di Pekanbaru pada kontraktor," Jelasnya, Senin (21/8/17), hal i ni juga diamini oleh kotraktor yang sebelumnya telah sukses mengerjakan paving ini selama 3 tahun.

Ketika ditanya masalah Diakunya fee dalam menghitung (Perencana) proyek di BPMPD dia mendapat 6 persen dari dan pengawasan dapat fee 4 persen dari anggaran, terdengar kabar setiap tahun ada sekitar 5 Milyar rupiah dana untuk pembuatan paving block dan pembangunan gapura selamat datang dan lainya.

Sayang ketika disurvei kelokasi banyak yang ditemukan tidak seperti yang dikatakan konsultan ini, misalnya paving blok dari sekian banyak kantor desa Kiyap Jaya saat ini kondisi paving blocknya mulai meprihatinkan.

Sebelumnya didengungkan di BPMPD salah hitung pada Penunjukan Langsung (PL) dalam pekerjaan pembangunan paving block dan pembangunan gapura selamat datang di sejumlah desa di Pelalawan, Riau.

Dalam hitungan sebelumnya pada saat rapat dengan kontraktor beberpa waktu lalu telah ditemukan selisih hitung oleh PPK yang saat ini dijabat Rusli mantan pegawai senior Pekerjaan Umum (PU) Pelalawan.

Dalam rapat tersebut Rusli mengatakan berdasarkan hitungan HVS ada selisih kelebihan dana sekitar 60 ribu permeter kubik paving block yang akan dikerjakan oleh kontraktor pada PL 2017 ini.

Hal itu juga diamini oleh kontraktor bahwa saat ini pekerjaan paving block dikurangi dari tahun - tahun sebelumnya, tentunya ini mengurangi untung bagi kontraktor, apakah salah hitung atau salah kordinasi antara konsultan perencana dengan PPK?.**