Line Pekanbaru - Rudyanto selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau yang telah dilantik gubernur beberapa waktu lalu, Tapi saat ini santer pembicaraan di lingkung Disdik Riau terkait ada dugaan pejabat dilantik tersebut tidak mengikut assesment sebagaimana mestinya.

Selain itu diketahui pula, Kadisdik Riau ini tidak sesuai dengan linier atau tidak sesuai dengan kompetensinya. Kondisi tersebut, membuat dari berbagai pihak minta Gubernur Riau segera melakukan pergantian Rudyanto, kalau ingin dunia pendidikan di daerah ini berjalan sesuai yang diharapkan.

Terkait ada dugaan Rudyanto tidak ikut assesment, dikonfirmasi kepada Taufik Arrakhman selakuk Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum ada mendapat info demikian. Namun kalau memang benar demikian, maka akan segera menindak lanjut masalah itu.

"Kami di Komisi I DPRD Riau ini, belum ada menerima laporan demikian. Tetapi kalau memang benar dugaan itu, maka kami akan segera menindak lanjut. Dan akan segera memanggil instansi terkait (BKD Riau, red) untuk minta penjelasan kebenaran informasi, beredar tersebut," terangnya Taufik, beberpa waktu lalu.

Lebih lanjut dikatakan Politisi Gerindra Riau ini, kalau benar informasi beredar itu maka harus dilakukan pergantianya Kadisdik Riau Rudyanto dengan segera mungkin. Karena, pelantikan dilakukan gubernur itu jelas sangat cacat hukum. Terlebih-lebih lagi, Rudyanto, disinyalir tidak assesment.

Sementara terpisah, senada dipaparkan Muhammad Adil yang dari Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau. Dikatakan dia, hal pelantikan atau pengangkatan Kadisdik Riau Rudyanto memang tidak benar. Ini dikarenakan, pelantikan tersebut sudah bertentangan dengan aturan dalam UU ASN yang berlaku.

"Gubernur Riau bertangung jawab atas apa yang dilakukannya. Sebab didalam hal ini mengangkat atau telah melantik pejabat tidak sesuai kompetensinya. Ini jelas melanggar aturan di UU ASN. Dan seyogyanya, gubernur yang seharusnya bertanggungjawab jika tidak ada terjadi perubahan," ujarnya.

Dikatakan oleh Politisi Hanura ini, kalau melihat akan kondisi dilantik Rudyanto. Tentunya seakan-akan sudah tidak ada pejabat lain, yang bisa mengisi jabatan tersebut. Dan, pengangkatan dilakukan gubernur sudah mengangkangi aturan-aturan ASN yang berlaku. Sehingganya mandek pendidikan.(Dairul)