Line Pekanbaru - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menolak diberi jasa pengawalan oleh seorang tenaga Satuan Pengamanan (Satpam). Mereka lebih membutuhkan tenaga staf ahli.

"Kalau saya, tidak perlu dikawal Satpam. Untuk apa dikawal Satpam, untuk kantor mungkin perlu, tapi kalau pribadi, saya rasa tidak perlu," kata Yulianti, Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Demokrat, di Pekanbaru, Kamis (09/03/17).

Yulianti mengaku lebih memerlukan tenaga staf ahli dibandingkan satpam. Menurutnya, staf ahli bisa membantu kinerja dirinya selaku wakil rakyat. Apalagi anggota dewan terdiri dari disiplin ilmu yang berbeda.

"Saya memang belum dapat informasi pasti tentang itu, tapi kalau memang iya dilakukan, saya rasa tidak perlulah. Staf ahli perlu, apalagi saat anggota dewan pergi kunker ke daerah, maka staf ahli bisa membantu dewan jika ada tamu yang datang di dewan," paparnya.

Hal senada juga dikatakan Mansyur, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Riau. Dia juga lebih membutuhkan tenaga staf ahli, bukan Satpam. Jika tidak ada staf ahli, maka penambahan staf ahli komisi atau fraksi, perlu dilakukan.

Sebelumnya diberitakan, Sekretariat DPRD Riau akan merekrut 136 personel Satpam. Dari jumlah itu, 65 orang di antaranya ditugaskan mengawal secara melekat setiap anggota DPRD Riau yang juga berjumlah 65 orang. "Selebihnya mengawal gedung dewan dan rumah pimpinan dewan," kata Kaharuddin, Sekretaris DPRD Riau.

Kegiatan pengamanan ini dimenangkan PT Karya Satria Abadi melalui lelang. Perusahaan jasa pengawalan ini memberi penawaran terendah Rp5,6 miliar dari pagu anggaran Rp6,1 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2017.

Kaharuddin berkilah jika dana Rp5,6 miliar itu tak hanya untuk honorer 136 orang Satpam saja, tapi juga untuk pakaian safari, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, perlengkapan, tunjangan hari raya, serta asuransi.**