Line Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarrno hari ini menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

MoU ini juga dilakukan dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, dan Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono. 

Penandatanganan MoU ini menjadi landasan bagi Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Pertanian.

"Tahun 2018 bantuan pangan beras dan telur. Kenapa kerja sama dengan Kemendes dengan Bumdes harapannya dengan Kementan nanti di daerah-daerah di mana ada padi kemungkinan penggilingan di sana dan melakukan packaging masyarakat si sana bisa memanfaatkan beras di sana. Sehingga perputaran uang ada di sana," kata Rini Soemarno di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (4/12/17).

Khofifah dalam kesempatan yang sama menambahkan, ada 10 juta keluarga penerima manfaat yang akan menerima BPNT tahun depan dari target 15,6 juta keluarga penerima manfaat. 

Target penyaluran BPNT kepada 10 juta keluarga pun dilakukan bertahap sampai Agustus 2018. Sedangkan sisanya 5,6 juta keluarga diharapkan bisa tercapai juga di 2018 dan jika tidak maka dilanjutkan di 2019.

Pada Januari 2018 diperkirakan ada 4 juta keluarga yang sudah bisa menerima BPNT, di Februari mencapai 7 juta keluarga, dan di Agustus 2018 ditargetkan mencapai 10 juta keluarga sudah bisa menerima BPNT. 

"Tahun depan dua item beras dan telur. Dari agen dimiliki Himbara 83.000 agen yang punya toko sembako kemudian dari Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, koordinasi Bulog 2.800 RPK. E-warong agen punya toko sembako atau RPK atau PKH ada 3.200 semua sedang dipetakan berikan layanan keppada 10 juta penerima bantuan pangan," ujar Khofifah.

Masing-masing keluarga penerima BPNT akan mendapatkan uang Rp 110.000 yang ditransfer ke masing-masing rekening. Uang tersebut kemudian dapat dibelanjakan beras dan telur dengan komposisi yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

"Rp 110.000 per keluarga per bulan," kata Khofifah.

Banyak kalangan menlai bantuan ini adalah sebagai sopor pada warga agar jadi manusia pemalas.**