Line Jakarta - Posisi Ridwan Kamil sesungguhnya masih aman meski Golkar sudah hengkang dari koalisi partai politik pendukungnya.

Wali kota Bandung masih memiliki tiga partai pendukung, yakni PPP dengan sembilan kursi, PKB tujuh kursi, dan Partai Nasdem lima kursi, total 21 kursi dalam genggaman Ridwan.

Jumlah itu lebih dari cukup sebagai syarat pendaftaran pencalonan yang harus didukung sekurang-kurangnya 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jawa Barat.

Namun bukan mustahil formasi koalisi pendukung Ridwan Kamil itu digoyang-goyang lagi menyusul langkah Golkar. Apalagi jika perkara sosok kandidat wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil tak kunjung jelas.

Jauh sebelum Golkar bergabung dalam koalisi itu, tiga partai sudah menawar-nawarkan kader masing-masing: PPP mengajukan Uu Ruzhanul Ulum (sekarang menjabat Bupati Tasikmalaya), PKB menyodorkan Maman Imanulhaq (anggota Dewan Syura PKB), dan Nasdem menyebut-nyebut Saan Mustopa (ketua Partai Nasdem Jawa Barat).

Bersamaan itu pula, sebuah koalisi besar diprediksi terbentuk setelah Golkar meninggalkan Ridwan Kamil. Golkar mengisyaratkan membangun sebuah koalisi tandingan berbekal tujuh belas kursi yang dimilikinya di DPRD.

Partai itu sebenarnya hanya memerlukan tiga kursi lagi untuk memenuhi syarat pendaftaran pencalonan tetapi partai beringin menginginkan lebih dari itu.

Golkar memang belum menyebutkan partai-partai yang berpeluang diajak bergabung untuk membentuk poros baru. Namun, MQ Iswara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Jawa Barat, ketika ditemui wartawan di Jakarta pada Minggu malam, mengisyaratkan harapannya. Dia mengatakan, "Syukur (kalau) bisa terjadi koalisi besar."

Petunjuk "koalisi besar" yang disampaikan Golkar itu selaras dengan harapan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, partai dengan jumlah kursi paling banyak di DPRD Jawa Barat, yakni 20 kursi. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mengungkit masa lalunya yang mesra dengan Golkar, sempat putus di tengah jalan, dan sekarang akan dirajut lagi.

"Komunikasi yang sempat terputus antara PDIP dengan Golkar, akan terajut kembali," kata Sekretaris PDIP Jawa Barat, Abde Yuhana, ketika dihubungi VIVA pada Senin. Sejauh ini tak ada rintangan komunikasi antara PDIP dengan Golkar. "Jadi, kata Abde, "peluangnya besar untuk komunikasi politik lagi karena baik PDI Perjuangan maupun Golkar berada dalam posisi yang seimbang, dan kemungkinan besar berkoalisi di Pilgub Jawa Barat."

Abde menggarisbawahi bahwa keputusan koalisi atau calon yang didukung PDIP memang menjadi wewenang mutlak pimpinan pusat di Jakarta. Tetapi dia memperlihatkan gelagat bahwa partainya tak mungkin bergabung dengan koalisi Ridwan Kamil. "Saya kira, kalau gabung ke Ridwan Kamil, kemungkinannya kecil, karena kami tetap dalam membangun komunikasi politik itu dalam posisi yang seimbang," ujarnya pada vivanews.

PDIP, kata Abde, pun sebenarnya memiliki skenario sendiri dalam pemilihan gubernur Jawa Barat sehingga tak terpengaruh arus atau poros koalisi lain. Dia menolak menjelaskan skenario itu namun PDIP dan Golkar sudah sempat memulainya dengan komitmen berkoalisi dalam 16 pilkada kabupaten/kota di Jawa Barat.

Berbekal komitmen itulah, menurut Abde, jalinan komunikasi politik partainya dengan Golkar dapat disambung lagi. "Kemungkinan besarnya," ujarnya, "(PDIP) berkoalisi dengan Golkar di Pilgub Jawa Barat, melihat situasi Golkar sekarang komunikasi politik dirajut kembali."

Komitmen yang diungkapkan Abde merujuk pada pertemuan pimpinan kedua partai, TB Hasanudin (Ketua PDIP Jawa Barat) dan Dedi Mulyadi (Ketua Partai Golkar Jawa Barat), di Bandung pada 9 Agustus 2017. Pertemuan itu menyepakati kerja sama dalam dalam 16 pilkada kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Waktu itu memang belum diputuskan tentang koalisi dalam pemilihan gubernur. Namun jelas terbuka peluang kedua partai berkoalisi, seperti dikatakan Hasanudin, "kalau untuk (pemilihan) gubernur kami sudah mendapatkan arahan dari DPP bahwa kita siap berkoalisi dengan siapa saja, dan sangat siap dengan Golkar."**